Berikut tulisan Mayjen TNI Kivlan Zen mantan Kepala Staf Kostrad ABRI, di laman fanpagenya (Sabtu, 23/1/2016):
Kemaren jkw melakukan ground breaking dimulainya dengan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang tidak ada dalam renstra 2015-2020 dengan alasan tidak memakai RAPBN dan biaya dari Cina dan BUMN.
Nah yang jadi pertanyaan adalah; Biaya cina dari yang mana dan atas dasar apa???
Karena berdasarkan informasi yang ada, dana cina tersebut berasal dari pinjaman sebesar $3M, dengan cara menggadaikan Aset 3 Bank Pemerintah yaitu Mandiri, BNI dan BRI. Padahal Ketiga Bank ini memiliki nilai aset yang sangat besar yaitu sebesar $300M. Ini berarti bahwa proyek kereta api cepat sebenarnya tidak memerlukan pinjaman dari cina karena ketiga Bank pemerintah tersebut sangat mampu untuk membiayai proyek ini.
Akan tetapi jika memang benar, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak termasuk dalam rencana strategis penggadaian ketiga Bank Pemerintah. Nah looohhh???
Dalam hal ini pemerintah jkw terlalu memaksakan bisnis perusahaan negara yang dapat mengakibatkan terjadinya Rush Bank.
Pada saat acara kemarin Menhub tidak mau hadir karena hal ini tidak masuk didalam rencana yang diperlukan saat ini dan belum lengkap rencana keselamatan dan juga hal teknisnya. Ini bukti lagi bahwa sifat tidak mau mengikuti aturan sang jkw.
Seperti banyak hal aturan dan juga UU yang dilanggarnya agar keinginannya tidak di halangi sesuai dengan mottonya (jangan takut berbeda) kita amati nanti tentang perubahan UU anti teroris yang kata LUHUT akan mirip dengan internal security act di malaysia dan singapura dan juga dapat dipastikan mirip UU Subversip pada masa ORBA, yang melindungi Presiden dan para pejabat dari kritik atas kesalahan dan pelanggaran hukum serta pelanggaran Undang Undang.
Mari kita lihat kedepan benar atau tidak pandangan ini.
Kontras, LBH dan juga Komnas Ham akan kerja keras dan pastinya nanti akan bingung?
Sumber: http://ift.tt/1SEEmyj