Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bahwa proyek kereta cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek Business to Business, yang tak membebani pembiayaan negara.
"Saya tekankan sejak awal ini B to B. Sejak awal itu BUMN. Sebetulnya Saya hanya menjelaskan sebagai pembina dan pengawas BUMN dari awal permulaan kereta cepat ini," ujar Rini Soemarno di gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jumat (29/1)
Selain itu, Rini mengatakan terpilihnya China sebagai pemenang tender adalah atas permintaan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Presiden lah yang meminta BUMN untuk mengkalkulasi keuntungan bisnis dalam mendongrak pertumbuhan ekonomi daerah.
"Memang sejak awal waktu Pak Jokowi menyampaikan tolong dilihat kereta cepat ini, Pak Jokowi memang pergi ke China. Beliau naik kereta cepat dari Beijing-Tianjin. Beijing ke Tianjin itu 140 km. Dan waktu itu kondisi ekonomi Tianjin tidak begitu baik. Lebih baik ketika dihubungkan oleh kereta cepat. Memang sudah ada jalan tol dan kereta api. Tapi sejak ada kereta cepat ekonomi menjadi lebih bagus. Karena itu beliau bilang coba lihat kemungkinan lewat B to B," ujar Rini
Rini pun mengkomparasikan China dengan Jepang. Jepang, kata dia, permasalahnnya adalah selalu meminta jaminan pemerintah sehingga itu menjadi proyek pemerintah yang harus mendapat bagian dari APBN.
"Sehingga proyek ini diminta dilihat secara B to B. Tentunya BUMN yang diminta untuk melihat ini," jelas Rini.
Pertimbangan lainnya, lanjut Rini, China sudah membangun 17000 kilometer lintasan kereta api cepat. Alasan lainnya, cuaca China sama seperti Indonesia. "Tidak ada negara di dunia yang bangun begitu banyak. Dan mereka bangun bukan di daerah subtropis tapi juga daerah tropis. China punya pulau Hainan yang cuacanya sama di Indonesia. Itu juga kita lihat. Dari tim sudah melakukan laporan. Jadi itu semua dilakukan dengan hati-hati," katanya.
Sumber: aktual.com