Pandangan Indonesia dan delegasi Malaysia terlihat beda. Malaysia sangat tegas dan menyerukan dunia untuk mengkriminalkan Israel dan mengisolasi mereka. Setiap negara membuat undang-undang dan ketetapan untuk mengkriminalkan Israel, termasuk Indonesia.
***
Konferensi internasional membahas persoalan Jerusalem (International Conference on the Question of Jerusalem) yang diselenggarakan 2 hari di Hotel Borobudur Jakarta resmi ditutup kemarin, Selasa (15/12/2015).
Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Desra Percaya yang menjadi co-chair pertemuan ini menyatakan kepada Pusat Informasi Palestina kesepakatan yang dicapai di dalam konferensi itu akan dibawa ke PBB dan sekjennya. “Ini bentuknya konferensi untuk masukan PBB. Selama dua hari kita membahas mengenai situasi masa lalu, tantangan saat ini, dan juga upaya ke depan termasuk Coexistence dari east (Yerusalem) maupun west (West Bank),"
Destra menyatakan, pihaknya komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Selain, dengan adanya konferensi ini di Indonesia akan mengembalikan isu Palestina dengan visi PBB. Meski sekarang ini di Timur Tengah sedang disibukan dengan banyak hal, landscape-nya berubah, politik, ekonomi, keamanan, ada masalah Suriah, Yaman, ISIS tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita dari Palestina, tegas Desra.
Ditanya soal usaha untuk mencegah konflik agar tidak menjurus isu agama, Destra menegaskan, Israel sendiri mensyaratkan agar Palestina mengakui Israel sebagai “negara Yahudi”. Implikasinya menurut Destra, warga Palestina dan Arab atau Muslim harus keluar dari sana. Karena itu untuk menyelesaikan masalah ini, proses perundingan harus digulirkan kembali yang saat ini macet, tegasnya. Palestina sendiri menolak syarat Israel, termasuk Indonesia juga menolak syarat Israel karena itu tidak realistis.
Menjawab penyelesaian sementara dari aksi perlawanan di Al-Quds dan Tepi Barat saat ini yang dilakukan oleh warga Palestina, Destra menyatakan, solusi yang ditawarkan adalah hidup damai berdampingan antara Palestina dan Israel dengan masing-masing memiliki negara.
Harus Ada Langkah Dunia Kriminalkan Israel
Di sisi lain, ketua Organisasi Budaya Palestina di Malaysia, Muslim Imran yang juga hadir dalam konferensi ini menyatakan, konferensi saat ini yang serupa dengan konferensi tahun lalu di Turki dalam rangka mencari solusi persoalan Al-Quds. Menurutnya, perkembangan terakhir di Al-Quds dan Tepi Barat berupa konfrontasi tanpa henti selama dua bulan mendorong sejumlah pihak internasional untuk melakukan sejumlah langkah evaluasi atas status kota Al-Quds.
Sayangnya, menurut Muslim, langkah dunia internasional tidak sebanding dengan besarnya bahaya yang mengancam Al-Quds. Sejak awal Oktober gelombang kekerasan di Al-Quds dan Tepi Barat terakhir sudah menelan lebih dari 120 orang gugur. Namun Muslim tetap mengapresiasi konferensi semacam ini dan harus digelar konferensi-konferensi internasional lebih besar untuk menekan Israel menghentikan kekerasan dan kejahatannya, dan bukan sekadar mengecam.
Muslim menambahkan, selain konferensi semacam ini yang sifatnya diplomasi lebih kepada konsumsi media,dunia harus menempuh langkah BDS (divestment and sanctions) di Eropa yang memboikot Israel, mengkriminalkan Israel dan mengisolasi mereka. Seharusnya setiap negara membuat undang-undang dan ketetapan untuk mengkriminalkan Israel, termasuk Indonesia.
Otoritas Palestina Harus Seret Israel ke Pengadilan Internasional
Sementara itu, salah peserta konferensi dari Pusat Hak Kembali Pengungsi Palestina, Tarek Hamoud menegaskan, kepedulian PBB terhadap Al-Quds (Jerusalem) patut diapresiasi. Namun rekomendasi konferensi Jerusalem ini tidak bisa memenuhi cita-cita warga Palestina di Al-Quds yang jauh lebih besar dan membutuhkan konferensi-konferensi lainnya di PBB.
Tarek mengatakan, semestinya PBB menekan penjajah Israel lebih kuat lagi, melakukan sejumlah langkah dan kebijakan, tidak menunda-nunda realisasi resolusi PBB yang sudah diambil. “Sebab kota Al-Quds saat ini sedang menghadapi upaya penghancuran tempat sucinya secara sistematis. Apalagi kota ini bukan hanya milik umat Islam, namun warisan dunia. Karena itu dunia internasional bertanggungjawab atas kota Al-Quds.” Tegas Tarek.
Terkait solusi dua negara, Tarek menilai, Israel selama ini tidak menggubris resolusi-resolusi PBB dan menolak solusi dua negara. Sehingga menurutnya, Otoritas Palestina harus menempuh cara lain yang lebih efektif misalnya dengan mengadukan Israel ke Pengadilan Internasional atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perangnya terhadap Palestina.
Sumber: infopalestina