Mundurnya Setya Novanto tak hanya jadi angin segar bagi barisan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tapi juga menjadi pintu gerbang merebut kekuasaan di legislatif. Hal ini terlihat dari keinginan partai 'dedengkot' KIH yakni PDI Perjuangan yang menginginkan kocok ulang semua pimpinan DPR.
Sebagaimana tertera dalam aturan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), jika Setya Novanto yang merupakan politikus Golkar mundur, secara otomatis kursi DPR-1 diganti oleh kader Golkar lainnya. Namun, barisan KIH mencoba mengotak-atik UU tersebut guna melancarkan ambisi kekuasaan mereka.
"Saran saya sebaiknya segera kocok ulang (pimpinan DPR, red) sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," kata politikus PDIP Tb Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (17/12/2015), dikutip teropongsenayan.
Menurutnya, UU MD3 yang direvisi dan disahkan pada tahun 2014 sebagai regulasi pergantian pimpinan DPR, adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.
"UU MD3 tahun 2014 adalah produk rekayasa dan kelicikan para pecundang yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi. Benar-benar tidak masuk akal," tukasnya.
Kengototan PDIP mengganti semua pimpinan DPR seakan membenarkan sinyalemen yang jauh hari disampaikan para pengamat bahwa PDIP berada dibelakang pendongkelan Setya Novanto dan ingin menggantinya dengan putri Ketum PDIP, Puan Maharani.
“PDIP dan koalisinya sedang mempersiapkan Puan jadi Ketua DPR. Kalau sudah jadi Ketua DPR. Sesungguhnya penguasa negeri ini Megawati Soekarnoputri. Punya Jokowi di eksekutif dan Puan di legislatif. Mega bisa kendalikan keduanya,” kata Pengamat Politik Muslim Arbi di Jakarta, Jumat (11/12), dikutip suarajakarta.
Menurut Muslim, masuknya PAN sebagai pendukung penguasa semakin memudahkan PDIP dan koalisi menempatkan Puan sebagai Ketua DPR. “Kalau hitungan matematis, kekuatan KIH ditambah PAN bisa mengalahkan KMP di DPR,” ujar Muslim.
Muslim menegaskan, Puan yang masih menjabat anggota DPR mengindikasikan PDIP masih berkeinginan menjadikan putri Megawati ini sebagai Ketua DPR. “Selama ini Puan merasa di bawah Jokowi, padahal keinginannya sejajar, bukan sebagai pembantu Jokowi. Menteri itu pembantu Presiden,” papar Muslim.
Selain itu, Muslim menegaskan, kasus yang menimpa Setya Novanto bisa menjadi peluang PDIP mengambil alih Ketua DPR dengan mengocok ulang Pimpinan DPR lainnya. “Nantinya akan ada perdebatan di DPR terkait perebutan Ketua DPR dan kocok ulang Pimpinan DPR,” papar Muslim.