Prabowo: Kemerdekaan dan Keutuhan NKRI Tetap Harga Mati
Calon presiden dari Koalisi Merah Putih menghadiri pertemuan dengan para diplomat yang tergabung dalam The Indonesian Council on World Affairs (ICWA). Pertemuan itu digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014) malam.
Dalam kesempatan itu, mantan Danjen Kopassus menerangkan politik luar negeri Indonesia yang akan berkawan dengan semua negara untuk menjlin persahabatan. Namun, dalam persahabatan dengan negara lain ada hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
"Saya juga tegaskan bahwa ada kepentingan nasional kita yang inti yang tidak bisa ditawar-menawar. Yakni satu keutuhan wilayah Republik Indonesia dan kemerdekaan kita," tegas Prabowo.
http://ift.tt/1qsWbTc
***
Belum setahun menjabat, Presiden Jokowi sudah dihadapi banyak masalah politik dan ekonomi. Diantaranya karena ulah Jokowi sendiri seperti pemberian Grasi.
Presiden Jokowi beri grasi untuk lima tapol di Papua
(9 Mei 2015) Lima orang yang diberikan grasi oleh Presiden Jokowi adalah para pelaku serangan ke gudang senjata di markas Kodim Wamena pada 2003.
Mereka adalah Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Henda (keduanya divonis 19 tahun 10 bulan), Jefrai Murib dan Numbungga Telenggen (keduanya divonis seumur hidup), serta Apotnalogolik Lokobalm (vonis 20 tahun).
(http://ift.tt/1S2l8TU)
Tak hanya itu, sudah lama beredar isu Jokowi janjikan referendum Papua.
Isu Jokowi Janjikan Referendum Papua Jangan Dianggap Sepele
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengklarifikasi isu yang menuding dirinya menjanjikan referendum pada masyarakat Papua.
Masalah tersebut menurut Margarito, sangat serius dan tidak bisa dianggap angin lalu oleh seorang presiden.
"Pak Jokowi memang banyak memberikan janji yang tidak dipenuhinya. Tapi isu janji untuk referendum bagi Papua, ini saya kira sudah kelewatan. Karena itu Jokowi harus segera menyikapinya karena ini masalah yang sangat penting dan bukan sekedar janji kampanye biasa," ujar Margarito ketika dihubungi Kamis (23/7/2015).
(JPPN Jawa Pos: http://ift.tt/1OG8Smv)
Sebagai pulau terbesar kedua di dunia dan pulau terkaya SDA-nya, seluruh dunia mengincar konsesi di Papua. RI bisa jadi dianggap penghalang. Jika tak ada aral melintang, kemerdekaan Papua akan terwujud paling lama 2019. Bisa lebih cepat Desember 2015 atau 2016 tergantung sikon Jakarta.
Hendroprioyo selaku tokoh Intelijen terkemuka RI dan orang dekat Presiden Jokowi, pada prinsipnya menghendaki referendum nasional jika Papua ingin merdeka. Pernyataan Hendroprioyono itu berulangkali dimuat media sebagai tanggapan terhadap solusi tuntutan Papua merdeka yang marak di dunia internasional.
Soal Papua, Hendropriyono Dukung Referendum
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono setuju menggelar referendum membahas Papua. Namun referendum yang dimaksud Hendro dilakukan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat di Papua.
(http://ift.tt/1qwhQu1)
Australia adalah negara yang sangat concern dengan kemerdekaan Papua disamping RRC, AS, Inggris, Singapore dan Israel. Papua akan jadi bancaan mereka.
Australia sebagai salah satu negara tetangga terdekat dimana OPM punya akses terhadap pemerintahnya, sudah siap mendukung kemerdekaan Papua. Salah satu bentuk kesiapan Australia mewujudkan Papua Merdeka adalah pemberian izin kepada AS utk menambah pasukan AS di Darwin, Australia.
Pasukan militer AS di Darwin semula hanya 250 personil sekarang sudah belasan ribu prajurit yang didominasi US Marine sebagai persiapan Papua Merdeka. Pernyataan Menlu AS, pasukan US di Darwin akan ditingkatkan jadi 67 ribu personil pada 2019. Terdiri dari USAF, US Navy dan US Marine.
Jangan sampai Indonesia dipecah jadi negara-negara kecil. Kuncinya: sikap Presiden Jokowi, TNI dan rakyat RI.
Apa yang terjadi pada Tragedi Tolikara Papua "tepat" di Hari Raya Idul Fitri bukanlah suatu kebetulan belaka. Berita dan opini media mainstream sekarang mulai bergeser, bukan mengusut dalang pembuat Rusuh Tolikara, malah sekarang seakan menyalahkan aparat yang menjaga jamaah sholat Idul Fitri dan menghalau para perusuh. Perusuh malah dianggap sebagai korban. Aparat dituding melanggar HAM.
Pendeta Nayus Wenda (penandatangan surat edaran GIDI) punya hubungan dengan Benny Wenda (tokoh OPM yang tinggal di Oxford dan mendapatkan perlindungan dari kerajaan Inggris, sangat concern mengkampanyekan kemerdekaan Papua di dunia internasional).
Mari kita kawal dan jaga keutuhan NKRI!
*berbagai sumber