by Canny Watae
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menjelaskan, pembiayaan oleh China kepada BUMN bersifat perjanjian bisnis. Negara, kata Andrinof, tidak terlibat di dalam proses negosiasi hingga penjaminan.
Ini tipu tipu, kalo kata orang Papua... tipu tipu lagi...
Emangnya BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Nenek?
Kalau Negara, seperti kata si Menteri ini, tidak terlibat di dalam proses negosiasi hingga penjaminan, terus, siapa yang bernegosiasi? Dari mana MANDAT negosiasi dan penjaminannya? Siapa yang mendaulatnya? Sekali lagi, dari mana MANDAT-nya? Semudah itukah Negara segede 100 pangkat 7 gajah ini diserempet pendaulatan mandatnya untuk urusan duit 650 Trilyun???
***
China Utangi BUMN Rp 650 T, Menteri Andrinof: Nggak Masalah
China melalui China Development Bank dan ICBC siap memberikan fasilitas pinjaman US$ 50 miliar atau setara Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembangunan infrastruktur, moda transportasi hingga pembangkit listrik. Pinjaman ini dinilai perlu mendukung proyek-proyek yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menjelaskan, pembiayaan oleh China kepada BUMN bersifat perjanjian bisnis. Negara, kata Andrinof, tidak terlibat di dalam proses negosiasi hingga penjaminan.
"Kalau itu mekanisme komersial dan di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Andrinof di Kantor Pusat BAPPENAS, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Andrinof menyebut pembiayaan oleh swasta tanpa dukungan APBN justru membantu percepatan pembangunan nasional, seperti komitmen China membiayai proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Alasannya Pemerintah tidak mampu membiayai 100% proyek dari dana APBN.
"Kalau proyek disediakan oleh swasta. Pemerintah nggak keluar uang. Kalau itu nggak ada masalah, syarat lain cuma faktor lingkungan. Kalau umpamanya swasta mengembangkan rute transportasi. Pemerintah tinggal konsetrasi di luar Jawa," ujarnya.
Selain komitmen fasilitas kredit korporasi untuk pembiayaan infrastruktur, Andrinof menyebut ada beberapa negara donor bersedia membantu pembiayaan dengan melibatkan skema kerjasama antar negara. Pemerintah masih mengkaji tawaran dari negara mana yang memberikan bunga terendah dan jangka waktu panjang.
"Sudah ada tawaran yang masuk cuma kita tinggal menentukan mana tawaran bunga yang termurah. Ada dari negara Eropa, Asia ada Korea Selatan, Jepang, China. Terus kita jajaki negara Timur Tengah seperti Qatar, Quwait, dan Saudi Arabia," ujarnya. (feb/rrd)
Sumber: http://ift.tt/1BTUHbl