(Kivlan Zein dkk sambangi kantor Luhut. Foto: M Iqbal/detikcom)
Jum'at (3/6/2016), massa dari berbagai ormas menggelar Apel Akbar Menolak Gerakan Komunisme di Istiqlal kemudian bergerak ke depan Istana Merdeka. Tak lama menggelar aksi, perwakilan massa bergerak menuju kantor Kemenko Polhukam.
Mereka tiba sekitar pukul 15.10 WIB berjalan kaki dari Istana Merdeka ke Kantor Kemenko Polhukam untuk menemui Luhut Pandjaitan.
Di antara perwakilan massa yang datang ke Kantor Luhut adalah Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Letjen (Purn) TNI Kiki Syahnarki, Imam Besar FPI Habib Rizieq, KH Abdul Rasyid, KH Khaththath, Hj Nurdiati Akma, dll.
Pertemuan dengan Luhut untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dalam apel hari ini.
Dilansir DPP FPI melalui akun twitternya, berikut hasil pertemuan:
Pertama, pemerintah harus akomodir hasil rekomendasi Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, 1-2 Juni kemarin.
Kedua, meminta kepada presiden Jokowi untuk tidak pernah berpikir untuk minta maaf kepada PKI.
Jangankan minta maaf menyesal pun tidak boleh, karena kalau pemerintah menyesal berarti salah.
"Alhamdulillah mereka sepakat dalam hal ini," tulis akun @DPP_FPI.
"Menkopolhukam nyatakan juga tidak setuju jika presiden harus minta maaf kepada PKI," lanjut FPI.
Ketiga, meminta kepada Menteri Pendidikan agar sejarah pengkhianatan PKI dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan.
Para ulama dan purnawirawan TNI juga meminta film pemberontakan G30S/PKI diputar kembali.
Selain itu TNI Polri harus tindak yang pakai atribut PKI, menindak juga pihak yang gelar acara berbau komunis. Pemerintah jangan halangi TNI Polri untuk lakukan tindakan tersebut.
"Kalau TNI Polri tidak mau tindak kegiatan-kegiatan komunis, maka jangan salahkan umat yang akan membubarkan setiap acara komunis," tegas Habib Rizieq saat pertemuan.
"Jika pemerintah khianat, maka Umat Islam akan melakukan aksi kembali," tegasnya.