Pada Jumat (28/8/2015), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui daftar menteri kabinet interim yang telah diusulkan oleh Perdana Menteri Ahmet Davutoglu pada hari yang sama.
"Presiden kita ... menyetujui kabinet interim yang dibentuk di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Davutoglu," demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor presiden setelah pertemuan hampir satu jam antara Erdogan dan Davutoglu.
Pembentukan pemerintah interim ini untuk menjalankan roda pemerintahan Turki hingga pelaksanaan pemungutan suara/pemilu ulang (renew election) pada November mendatang.
Seperti diketahui, hasil pemilu 7 Juni lalu tidak ada partai mayoritas tunggal. AKP yang memenangi pemilu 'hanya' meraih 258 kursi parlemen dari total 550 kursi (atau 47%) sehingga pemerintahan harus membangun koalisi dengan CHP (131 kursi) atau MHP (80 kursi) atau HDP (80 kursi). Namun sampai batas waktu 23 Agustus koalisi gagal terbentuk sehingga harus ada pemilu ulang.
Kabinet interim yang dibentuk sekarang ini terdiri dari semua unsur politik dan keragaman Turki, kecuali partai CHP yang tak mau ikut terlibat.
Secara total, ada 14 menteri dalam susunan Kabinet Sementara Turki dari AKP (termasuk PM Dovotoglu); dua dari Partai Rakyat pro-Kurdi Demokrat (HDP) dan satu dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP) dan 9 menteri lainnya berasal dari non-parlemen.
Dilansir kantor berita Turki Anadolu Agency, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu memuji kabinet baru yang diumumkan pada hari Jumat, yang katanya mewakili setiap warna negara.
"Saya berpendapat bahwa kita telah membentuk kabinet yang baik di mana setiap warna dari Turki telah diwakili," kata Davutoglu di Ankara, Jumat (28/8).
Dia mengatakan bahwa hasil dari kabinet baru akan bermanfaat.
Kabinet interim termasuk anggota parlemen dari Keadilan dan Pembangunan (AK) Partai, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) dan Partai Demokrat Masyarakat pro-Kurdi '(HDP), tetapi bukan Partai Republik Rakyat (CHP).
Perdana menteri mengatakan bahwa kabinet interim adalah "pemerintahan konstitusional" dan bukan pemerintah AK Party.
Dalam pernyataan yang dibuat setelah pengumuman kabinet, Wakil Perdana Menteri Yalcin Akdogan (dari MHP) mengatakan bahwa ini bukanlah pemerintahan koalisi dan bukan juga pemerintahan AKP.
"Ini adalah pemerintahan yang dibentuk oleh masing-masing wakil dari kebutuhan konstitusional dan rasa tanggung jawab politik," katanya.