Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama mengatakan bahwa warga Kampung Pulo silakan tinggali Rusunawa Jatinegara sebagai tempat untuk relokasi. Sebagian warga Kampung Pulo pun sudah ada yang mengambil inisiatif pindah sendiri ke Rusunawa ‘mewah’ tersebut.
Ahok didalam sebuah kesempatan wawancara di salah satu media televisi mengatakan, "Apalagi yang kurang, tinggal ditinggali saja, paling cuma bayar 5000 perak untuk kebersihan atau untuk lainnya", namun kenyataan di lapangan warga Kampung Pulo harus membayar Rp 10rb-40rb sehari atau 300 ribu-1,2 Juta sebulan.
Namanya juga Rusunawa (rumah susun sederhana sewa), bukan milik sendiri jadi harus menyewa bayar tiap bulan, dan ada hal yang dikuatirkan oleh warga asli Kampung Pulo; adalah kedepannya, harga 300 ribu-1,2 Juta tersebut pun kemungkinan akan berubah sesuai keputusan kedepannya.
Belum ditambah biaya biaya yang lain akan muncul, seperti listrik dan air, bahkan ada di beberapa rusunawa keluar keputusan biaya penggunan lift.
Hal itulah yang menjadi pikiran warga Kampung Pulo saat ini, ditambah keputusan otoriter Gubernur DKI yang tidak akan memberikan ganti rugi bangunan yang sudah mereka bangun selama ini.
Dulu, mereka punya rumah tempat tinggal sendiri. Walau banjir tiap tahun selalu mereka rasakan, tetapi mereka punya kebanggaan sendiri yaitu punya tempat tinggal yang mereka bangun sendiri.
Mereka rata rata sudah tinggal 50-60 tahun di daerah Kampung Pulo tersebut, dalam sekejap mereka terusir dengan paksa untuk pindah ketempat tinggal yang mereka harus sewa setiap bulan kedepannya.
Bagi yang tidak merasakan bagaimana nasib warga Kampung Pulo, sekali kali berempatilah seandainya rumah kita sendiri, tempat tinggal yang mungkin sudah meninggalkan banyak kenangan memori, tiba tiba digusur untuk pindah ke tempat baru tetapi harus sewa dan bukan tempat milik sendiri.
mengaku, meski Pemprov DKI sudah menyediakan rusun, namun ada keengganan warga terkait tidak adanya ganti rugi atas tanah yang telah mereka miliki bertahun-tahun. Besarnya biaya tinggal di rusun juga dipertimbangkan oleh warga tersebut.
"Kami merasa keberatan tinggal di rusun. Di sana kami harus bayar Rp 300 ribu per bulan, belum listrik dan airnya. Kan itu Rusunawa bukan Rusunami, sedangkan tanah ini (Kampung Pulo) kami bayar PBB setiap tahun," ujar Fatulah (38), Ketua RT 01 Kampung Pulo yang telah 30 tahun menetap di Kampung Pulo, Kamis (20/8), seperi dilansir merdeka.com.
Banyak kisah di rusunawa lain, para korban relokasi akhirnya harus pergi dari rusunawa yang ditinggali, karena sudah tak mampu bayar atas biaya yang harus mereka cari tiap bulannya.
Apakah itu yang dinamakan solusi? sebuah keadilan semu yang akhirnya ternyata kapitalisme cari untung sendiri.
LSM Ciliwung Merdeka yang mewakili warga Kampung Pulo sudah mengusulkan kepada pemprov DKI untuk membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) sehingga warga di Kelurahan Kampung Melayu yang digusur memiliki hak milik di bangunan itu.
“Anggap saja rusunami ini merupakan penghargaan kepada warga yang sudah puluhan tahun bermukim di kelurahan itu,” kata ketua LSM Ciliwung Merdeka Jakarta Timur, Sandyawan Sumardi.
Ia mengatakan, lantai dasar bangunan rusunami itu nantinya bisa dijadikan tempat kerja atau usaha warga. Jadi warga tidak kehilangan pekerjaan dan usaha di tempat tinggal barunya.
“Dalam merelokasi warga, pemerintah harus memperhatikan sosial, ekologis, air bersih dan paling terpenting tempat kerja warga itu jangan dihilangkan begitu saja,” ujarnya.
Menurut dia, apabila tempat usaha warga dihilangkan, tentu ini akan menjadi beban pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, penganguran dan tingkat kriminalitas.
“Jika tempat usaha mereka dihilangkan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan, malah menambah masalah sosial, ekonomi dan ketertiban masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah dalam mencari solusi jangan solusi darurat, seperti kondisi sekarang ini, warga digusur dipindahkan ke Rusunawa dan selanjutnya jika warga tidak mampu membayar sewa terpaksa keluar dari bangunan itu.
“Mereka sudah puluhan tahun menderita dalam ketidakpastian, jadi solusi bagi mereka harus solusi parmanen,” ujarnya.
(http://ift.tt/1Lnzn1Q)
Kampung Pulo digusur karena alasan banjir tapi beranikah Gubernur Ahok gusur mall, perumahan elit dan gedung tinggi yang hancurkan pusat resapan air di Jakarta sehingga Jakarta selalu banjir?
Berani? kalau tidak berani, berarti itulah yang namanya ketidakadilan.
Dan sekali lagi, bagi Anda yang tidak merasakan penderitaan warga yang digusur, setidaknya Anda punya perasaan, punya hati, punya empati pada mereka.
(ndi/dw/lingkarannews)