Baru seminggu diangkat jadi menteri, Rizal Ramli langsung menjadi buah bibir publik dan menjadi topik yang mewarnai pemberitaan.
Rizal Ramli dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo pada Rabu 12 Agustus 2015.
Namun sejak dilantik menjadi menteri, ekonom yang dulunya selalu kritis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK ini langsung menggebrak yang memicu reaksi dari menteri lain, berlanjut debat dengan Wapres JK dan akhirnya memancing reaksi Presiden Jokowi.
Seperti dilansir Tempo.co, setidaknya ada tiga masalah yang dipersoalkan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
1. Program Listrik 35 Ribu Mega Watt
Rizal melontarkan wacana agar target pengembangan listrik 35 ribu MW direvisi. Rizal Ramli beralasan target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Pendapat Rizal dibenarkan oleh seorang pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen per tahun. "Wajar kalau harus direvisi, pertumbuhan sekarang kan nyatanya beda," ujar pejabat tersebut.
Namun pernyataan Rizal ditentang oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Dia kukuh tidak akan merevisi target tersebut. Pemerintah sebelumnya sudah menghitung target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.
2. Pembelian 30 Pesawat Garuda Indonesia
Rizal mengatakan rencana pembelian 30 pesawat itu harus ditunda dengan alasan tidak ingin Garuda bangkrut. Maskapai pelat merah ini diketahui meminjam duit US$ 44,5 miliar untuk memboyong burung besi Airbus A350 buatan Prancis itu.
Rizal juga mengatakan penggunaan pesawat itu hanya cocok digunakan untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa. Sedangkan tingkat keterisian penumpang Garuda Indonesia pada rute itu hanya 30 persen.
Menteri BUMN Rini Soemarno, berang terhadap pernyataan Rizal yang dinilai kelewat batas lantaran Kementerian BUMN berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. "Jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.
3. Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung
Rizal yang menjabat sebagai penasehat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam “perang” proposal pengadaan kereta api cepat yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina.
Informasi adanya backing dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperoleh Rizal dari Jokowi. Meski adanya permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. "Kita tidak akan pengaruh. Kita pilih yang terbaik untuk bangsa kita," ucap Rizal.
Namun, menurut Mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kini menjabat Kepala Bappenas, lamaran Jepang dan Cina sedang dinilai konsultan independen. Ditargetkan nama pemenang sudah keluar akhir Agustus mendatang.
Tiga 'gebrakan' Rizal Ramli ini sepertinya sebagai perwujudan komitmennya untuk tetap kritis meskipun sekarang sudah masuk dalam pemerintahan.
"Kamu kan tahu saya bagaimana," kata Rizal Ramli kepada wartawan yang bertanya apakah akan tetap kritis seperti saat di luar pemerintahan, sesaat setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/8), seperti dilansir ROL.
Kisah tentang Menteri Rizal Ramli sebenarnya sudah ada sejak jaman SBY menjadi Menkopolkam era Presiden Megawati, ingatkah dulu betapa ‘dingin’ hubungan koordinasi antara SBY dan Megawati pada waktu itu, hingga akhirnya keduanya bersaing pada Pilpres 2004
Kini ada sosok Rizal Ramli pada kabinet Jokowi, walau ‘beda’ kisah dengan SBY, tetapi sikap kritis Rizal Ramli bisa disamakan sebagai ‘duri’ yang mengganjal di tubuh kabinet Kerja Jokowi JK.
Betapa dulu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden harus ‘dipusingkan’ dengan kehadiran SBY di dalam kabinet pada saat itu, ibarat ada dua matahari dalam satu kepemimpinan dengan dua arah tujuan berbeda.
Sekarang Jokowi pun demikian, setelah mengangkat Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, tujuan untuk mengurangi daya kritis sang oposan kepada pemerintah, malah berlanjut ketika diminta untuk masuk kedalam kabinet, Rizal ramli tetap kritis sehingga disebut Menteri Oposan.
Rizal Ramli dan SBY adalah menteri oposan bagi sang presiden.
Oposan artinya adalah pihak yang mengkritik kebijakan pemerintahan itu sendiri, mungkin sedikit ‘aneh’ dari kelaziman yang ada, biasanya oposan berada di luar pemerintahan, tapi kini justru ada didalam pemerintahan.
Menteri Oposan akan menjadi penguras secara psikologis kekuatan ineternal kabinet, dan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan didalam koordinasi para anggota kabinet.
Tinggal kini, bagaimana Jokowi akan mensikapi situasi dan kondisi yang berkembang terkait keberadaan Rizal Ramli dalam Kabinet.
Terkait sikap Jokowi, Kompas.com hari ini menurunkan berita dengan judul: "Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi"
http://ift.tt/1WE4vh9
Mungkinkah, Rizal Ramli menjadi menteri tercepat dalam sejarah yang akan direshuffle setelah masuk menjadi menteri hasil reshuffle?
(ndi/dw)