Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Padang.
Dalam aksinya, mahasiswa memberi tenggat waktu 10 hari kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi masalah yang sedang melanda Indonesia. Mulai KPK versus Polri, perpanjangan kontrak ekspor bahan mentah PT Freeport Indonesia, hingga tidak stabilnya perekonomian Tanah Air.
“Nilai tukar rupiah terhadap dolar kian lemah sehingga harga bahan pokok melemah,” kata Koordinator Umum Aliasi Mahasiswa Sumbar, Galant Victory, Kamis (19/3/2015), dilansir Okezone .
Ditambah lagi harga beras yang mencapai Rp12 ribu per kilogram menambah sesaknya dada masyarakat. Gas Elpiji 12 kg juga mengalami kenaikan, termasuk rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik.
“Indonesia gawat darurat (IGD). Dengan kondisi ini membuat kami menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan menurunkan harga bahan pokok yang saat ini melambung tinggi.
“Melakukan nasionalisasi aset yang sekarang masih dikuasai asing, bersikap tegas dalam setiap pemberantasan korupsi dan pemerintahan Jokowi harus melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Nawacita,” jelasnya.
Galant melanjutkan, kondisi Indonesia tidak bisa lagi dianggap enteng. Lalu, tidak bisa lagi dianggap biasa, tapi sudah sangat mengkhawatirkan.
Aksi para mahasiswa itu juga diisi penandatanganan petisi dalam bentuk spanduk ukuran 20 meter. Rencananya spanduk dan petisi tersebut dikirim ke Presiden melalui Kantor Pos.