Prabowo Subianto dan Koalisi Merah Putih (KMP) kian dobrak-abrik oleh penguasa melalui politik adu domba dan intimidasi dengan memperalat lembaga penegak hukum.
Kisruh internal PPP dan Golkar adalah bukti di mana pihak Istana secara mencolok melakukan campur tangan mengobok-obok kedua partai tersebut. Termasuk memposisikan PAN dan Partai Demokrat tersandera oleh serangkaian dugaan kasus korupsi.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak ingin parta-partai yang tergabung dalam KMP solid dan menjadi kuatan oposisi di parlemen.
"Jokowi dan JK sangat terusik oleh sikap kritis KMP, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghancurkan partai-partai yang ada di KMP," ungkap aktivis Progres 98, Yakub A. Arupalakka, Kamis (26/3/2015)
Terkait bergulirnya Hak Angket di DPR, di mana munculnya sikap mengambang yang diperlihatkan oleh PAN dan Demokrat dinilai tidak lepas dari bayang-bayang kasus korupsi. (Baca: Zulkifli: PAN tak Dukung Hak Angket)
"Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan nekat mengambil jalan pintas mengkhianati KMP dengan menolak Hak Angket, karena disinyalir takut kasus korupsinya dibongkar oleh penguasa melalui KPK, hal serupa juga dialami oleh Demokrat" tegas Arupalakka. (Baca: KPK Bakal Dalami Peran Zulkifli Hasan di Kasus Suap Lahan Riau)
Lanjut Arupalakka, menghadapi tekanan politik penguasa semestinya Prabowo Subianto sebagai tokoh sentral KMP harus bertindak tegas.
"Kalau partai-partai yang tergabung dalam KMP dihancurkan, maka pilihan yang tepat saat ini perlu dilakukan oleh Prabowo dan elit KMP adalah menggalang kekuatan ekstra parlemen dengan melibatkan potensi rakyat," ujarnya.
Menurutnya, KMP tidak boleh disandera oleh perilaku pengkhiatan segelintir elit partai yang hanya mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Sumber: visibaru.com