Ketua Komisi Bidang Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dosen Anwar Abbas menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok baru-baru ini yang mengatakan bahwa pesta bikini bukan merupakan suatu hal yang patut dipermasalahkan.
“Pernyataan Ahok yang menyatakan bahwa pesta bikini bukan merupakan suatu hal yang patut dipermasalahkan, itu jelas sangat patut disesalkan,” kata Anwar dalam rilisnya kepada hidayatullah.com di Jakarta, Sabtu, (25/04/2015).
Apalagi, tegas Anwar, Ahok menyatakan bahwa ia tidak akan mengeluarkan larangan khusus bagi pengelola hotel untuk tidak menyelenggarakan acara serupa (pesta bikini bagi para pelajar, red).
“Ini bukan negara syariah kok, kamu telanjang bulat atau tertutup itu urusan kamu, akan tetapi kalau kamu melanggar perizinan (katanya kepada pengelola hotel, red), maka izin kamu kami cabut,” kata Anwar mengulang kembali perkataan Ahok.
Pernyataan Ahok tersebut, menurut Anwar, jika dianalisis dari perspektif falsafah dan idiologi negara memang tidak semuanya salah. Pernyataan Ahok yang menyatakan bahwa negara ini bukan negara syariah atau negara agama adalah benar. Tetapi, lanjutnya, itu bukan berarti bahwa negara ini tidak memperhatikan nilai-nilai dari ajaran agama Islam.
“Sila pertama dari pancasila yang merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila tersebut harus menjiwai serta mewarnai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima, serta menjiwai dan mewarnai Undang-Undang Dasar 1945,” kata Anwar yang juga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.
Jadi, kalau Ahok sebagai gubernur tidak mau peduli dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Maka, menurut Anwar, berarti Ahok tidak mendukung falsafah dan ideologi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi yang harus dia dukung dan perjuangkan.
“Lalu, pertanyaannya Ideologi apa yang dia (Ahok) usung?” tanya Anwar.
Jika melihat dan menilai dari pernyataannya, menurut Anwar, Ahok lebih mengedepankan falsafah dan Idiologi liberalisme. Dan hal itu, lanjutnya, tentu jelas tidak bisa diterima karena jika pandangan semacam itu yang dikembangkannya, –sebagai seorang gubernur. Maka, tentu dampaknya akan sangat buruk terhadap bangsa Indonesia.
“Karena di samping mengancam falsafah dan ideologi bangsa serta negara ini, juga berpotensi untuk memecah belah dan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi negeri ini. Tentu kita sebagai masyarakat tidak mau itu terjadi,” pungkas Anwar. (Hidayatullah)