Seratus hari pertama kepemimpinan Joko Widodo ditandai dengan rendahnya efektivitas pemerintahan. Untuk bisa efektif memerintah, Jokowi harus bergulat melawan ragam kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. Sayangnya, Jokowi belum memenangi pergulatan itu.
Akibatnya, negara kembali dibayang-bayangi ketidakpastian, yang ditandai dengan memanasnya rivalitas Polri versus KPK. Friksi Polri vs KPK saat ini sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan oleh presiden.
“Cukup menggunakan hak prerogatif-nya, presiden bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu. Namun, presiden tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu,” ujar politisi Golkar, Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis 29 Januari 2015.
Jokowi dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya. Persoalan pun berkembang menjadi makin rumit.
Bertele-telenya penyelesaian friksi Polri vs KPK menjadi indikator utama rendahnya efektivitas kepemimpinan Jokowi. Hanya dalam 100 hari sejak dilantik, sinar pemerintahan ini telah redup.
Menurut Bambang, kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya termasuk para relawan dan LSM, terang-terangan merampas hak prerogatif presiden. Mereka memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka. Di sisi lain, Jokowi terlihat tak berdaya karena takut kehilangan dukungan.
Keadaan akan terus memburuk jika kekuatan politik pendukung Jokowi dan relawan serta LSM tak mau menahan diri.
Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya.
“Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan tertentu, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik,” tandasnya.
Situasi negara tidak akan pernah kondusif jika publik mulai menilai pemerintahan Jokowi tidak berwibawa. Hari-hari ini, publik sudah sangat yakin bahwa kepemimpinan Jokowi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik dan para pendukungnya. Artinya, publik tahu bahwa hak prerogatif presiden sering dirampas.
”Kita tentu tak ingin bangsa yg besar ini tiba-tiba berubah menjadi Negeri Komedi Republik Jokowi (NKRI),” pungkas politisi Golkar itu.
Jokowi benar-benar sudah di bawah kendali KMP (Kalla - Mega- Paloh). [*]