Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, sedang memainkan sandiwara. PDIP dan Effendi Simbolon bersandiwara untuk memancing pihak-pihak yang bernafsu untuk berkuasa agar keluar menggunakan kesempatan yang "ditawarkan" agar berani memakzulkan Jokowi.
Namun, Prabowo Subianto dan kelompok oposisi (Koalisi Merah Putih) tak tertarik menggunakan kesempatan untuk melakukan gerakan politik seperti yang dipancingkan PDIP dan Effendi ini.
"Buktinya tidak ada gerakan politik yang cukup berarti," ujar Handri Satrio kepada media online di Jakarta, Rabu (28/1)
Sebelumnya diberitakan, Effendi Simbolon, menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Jokowi, di antaranya menyebut Jusuf Kalla untuk menggunakan momentum ini, daripada menunggu lima tahun, siapa sabar. Tapi Effendi memberi opsi, kalau Jokowi turun, JK pun harus turun, karena itu satu paket.
"Jika ingin melakukan impeachment sekaranglah saatnya. Karena banyak celah yang bisa dilakukan (untuk memakzulkan Presiden)," katanya saat diskusi publik bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta.
Sayangnya, jualan Effendi Simbolon untuk memancing pihak lawan, ternyata tak menggiurkan alias hanya didiamkan.
Bahkan, kata Hendri Satrio, drama ini tak begitu berimbas kepada lawan politik, tapi malah kepentingan internal PDIP yang mulai perang dengan lingkaran satu Jokowi. "Entah drama apalagi yang sedang dimainkan PDIP, hanya memang mulai ada perang kepentingan antara lingkaran PDI Perjuangan dengan lingkaran satu Jokowi," ujar Handri.
Pemicu perang internal itu banyak. Apalagi, kata dia, ada beberapa menteri Jokowi kerap mengeluarkan aturan dan komentar yang kontroversial. "Ya kan banyak seperti Andi, Tedjo, Yudi, dan Pratikno, mereka kerap memberikan aturan yang kontroversial," lanjutnya.
Selain itu, lanjutnya, banyak tokoh yang besar di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang tidak diakomodir dalam pemerintahan Jokowi. "Namun pada pemerintahan Jokowi saat ini kurang diakomodasi kader-kader itu, ini dinamika politik parpol. Ditambah lagi ini, menjadi bergejolak karena memang Jokowi bukanlah elite partai," pungkasnya. (fastnewsindonesia.com)