[portalpiyungan.com] Jelang pendaftaran calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, situasi politik di Jakarta semakin memanas. Sejumlah nama-nama yang saat ini sudah dideklarasikan partai politik (parpol) bisa saja berubah. Pasalnya, saat pilgub 2012 lalu, hal itu juga terjadi.
“Peta politik sekarang bisa berubah. Kandidat yang dicalonkan juga begitu, termasuk Pak Ahok. Kalau satu parpol yang mengusungnya mundur, bisa tidak jadi,” kata Yusril Ihza Mahendra, usai Sholat Jumat di Masjid raya Al-A’Raaf, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (26/8).
“Kalau nanti saat terakhir masa pendaftaran cagub dan cawagub, ada lobi-lobi politik itu bisa berubah. Karena itu kan Pak Ahok terus mendekati PDIP. Sebab dia tau, salah satu parpol bisa mundur,” sambungnya.
Yusril sendiri termasuk salah satu kandidat yang mendaftar sebagai cagub dari PDIP. Saat ditanya soal peluangnya sebagai cagub, Yusril mengatakan pembicaraan dengan parpol, intens dilakukan. Bahkan, menurutnya, parpol yang akan mengusungnya sudah memenuhi persyaratan minimal 22 kursi. “Namun saya belum dapat menyebutkan siapa parpol saya,” ujar Yusril.
Dikatakan, dengan PDIP dua hari lalu telah bertemu dengan petinggi DPP, seperti Sekjen PDIP yakni untuk menanyakan situasi terakhir menghadapi pilkada.
“Segala peluang dan kemungkinan masih terbuka. PDIP, tergantung Bu Mega, bisa mendukung Ahok atau tidak. PPP dan PKB, tidak akan bergabung dengan PDIP, kalau bu Mega mencalonkan Ahok,” jelasnya.
Adapun terkait Pilgub DKI, Yusril meminta Presiden Jokowi untuk netral alias harus berada di tengah. “Kalau Jokowi terang-terangan mendukung Ahok, nanti perlawanan rakyat akan semakin kuat,” kataya.
“Jokowi saya harap bersikap netral. Presiden sebelumnya (SBY) netral. Sebab siapapun gubernur yang terpilih, harus bisa bekerjasama dengan Presiden,” sambung lagi.
Selain itu, Yusril juga berharap pejabat negara tidak ikut-ikutan menjadi tim sukses cagub-cawagub. Adapun untuk Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI, yang jadi ketua kampanye, saat ini ia tidak mempermasalahkan. “Sebab Ahok kan belum resmi. Namun kalau sudah resmi, Nusron juga harus melepaskan jabatannya,” pungkasnya.