![]() |
Foto : Ilustrasi oleh @bowodioksida |
"Presiden harus bersikap tegas
terhadap ini. Sejarah akan mencatat Anda, presiden yang pro-pemberantasan korupsi atau sebaliknya," kata Johan dalam konferensi pers di auditorium gedung kantornya, Jumat, 23 Januari 2015.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan polisi mengkriminalisasi KPK.
"Kalau begini, rasanya, Presiden SBY lebih baik ketimbang Jokowi," ujarnya dalam konferensi yang sama.
Zainal juga mengatakan, posisi Polri berada di bawah Presiden. Jadi kalau Polri dipakai untuk mengkriminalisasi KPK, artinya seakan-akan Jokowi menyetujui tindakan tersebut.
Senada dengan Zainal, tokoh intelektual Islam liberal Ulil Abshar Abdalla menuliskan kisruh ini dalam sebuah kicauan singkat,
"All sides have share of blame in this mess. But biggest blame falls on Jokowi, of course." - @Ulil
Pernyataan Ulil memang tepat. Jokowi memang memegang andil besar dalam menciptakan kemelut ini. Maka, Jokowi pula yang harus mengakhirinya. Mengingat pelapor adalah kader PDI P, dan kasus ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus Komjen Budi Gunawan, maka tak mungkin Jokowi bisa lepas tangan dalam kasus ini. (fs)
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan polisi mengkriminalisasi KPK.
"Kalau begini, rasanya, Presiden SBY lebih baik ketimbang Jokowi," ujarnya dalam konferensi yang sama.
Zainal juga mengatakan, posisi Polri berada di bawah Presiden. Jadi kalau Polri dipakai untuk mengkriminalisasi KPK, artinya seakan-akan Jokowi menyetujui tindakan tersebut.
Senada dengan Zainal, tokoh intelektual Islam liberal Ulil Abshar Abdalla menuliskan kisruh ini dalam sebuah kicauan singkat,
"All sides have share of blame in this mess. But biggest blame falls on Jokowi, of course." - @Ulil
Pernyataan Ulil memang tepat. Jokowi memang memegang andil besar dalam menciptakan kemelut ini. Maka, Jokowi pula yang harus mengakhirinya. Mengingat pelapor adalah kader PDI P, dan kasus ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus Komjen Budi Gunawan, maka tak mungkin Jokowi bisa lepas tangan dalam kasus ini. (fs)