Jakarta - Partai Keadilan Sejahterar (PKS) menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan beberapa masalah negara yang saat ini terjadi.
Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan, ada tiga masalah yang sedang terjadi dan harus segera diselesaikan melalui komunikasi tingkat tinggi presiden. Sebab, ini sudah memasuki kategori krusial.
"Jadi presiden harus melakoni dengan baik," kata Fahri di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, tiga masalah yang terjadi saat ini adalah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), UU Pilkada dan permasalahan pelantikan Kapolri, membutuhkan komunikasi Jokowi dengan beberapa pihak serta lembaga secara mendesak.
Terkait APBN-P, menurut dia, Presiden Jokowi perlu berkomunikasi dengan DPR untuk menjelaskan kebijakan relokasi anggaran secara besar-besaran pada infrastruktur, pertanian dan kelautan.
"Presiden menginginkan APBN-P segera disahkan, tapi tidak ada penjelasan mengenai alokasinya yang tidak biasa disebut," ujar dia.
Kemudian, kata Fahri, untuk permasalahan UU Pilkada presiden sebaiknya segera membahas penetapan UU Pilkada, karena hingga saat ini Presiden Jokowi belum menandatangani dan memberikan nomor Perppu tersebut yang merupakan acuan untuk merevisinya.
Terakhir, lanjut Fahri, mengenai pelantikan calon Kapolri. Ia mengatakan, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan komunikasi politik antara presiden dan pihak terkait serta pihak di sekitarnya.
Ia mengakui komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi bukanlah hal yang mudah, tapi hal itu sangat penting untuk segera dilakukan agar masalahnya tidak berlarut-larut.
"Komunikasi tidak mudah, berhadapan dengan konstitusi dan penciptaan opini yang meluas, tapi tetap harus dilakukan," tandasnya.[tar]
sumber: inilah.com