[portalpiyungan.com] PKS baru saja mengajukan salah satu kadernya, Mardani Ali Sera sebagai calon Wakil Gubernur DKI pendamping Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017.
Siapa Mardani Ali Sera? Banyak publik yang bertanya karena nama tersebut tiba-tiba muncul dan tidak dikenal publik.
Bagi kalangan internal PKS, Mardani Ali Sera jelas dikenal. Pada periode kepemimpinan Presiden Sohibul Iman, Mardani Ali Sera mendapat jabatan Wakil Sekjen, yang saat itu Sekjennya adalah Taufik Ridho, yang akhirnya mengundurkan diri.
Jabatan Sekjen PKS lalu diganti oleh Mustafa Kamal yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Kepemudaan. Mardani Ali Sera kemudian berganti jabatan menjadi Ketua Bidang Kepemudaan.
Fahri Hamzah menyebut Mardani Ali Sera pernah dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS.
Hal itu disampaikan Fahri saat ditanya wartawan di Gedung Nusantara III DPR RI hari Jumat 9 September 2016, usai sholat Jumat saat hendak kembali ke ruangan.
Wartawan bertanya: "Bagaimana pendapat abang tentang PKS yang sepakat menyandingkan Mardani Ali Sera sebagai calon Wagub (Jakarta) bersama Sandiaga Uno?"
"Ya saya ngga tahu, kan udah ngga ikut-ikut saya. Udah ngga ikut, udah ngga diajak gitu," jawab Fahri.
"Tapi, saya pernah melaporkan saudara Mardani karena dialah yang memulai meributkan seolah-olah ada kader PKS yang meminta saya mundur. Sampai hari ini gak ada kader PKS yang meminta saya mundur," kata Fahri.
"Lalu saya laporkan dia (mardani) ke BPDO. (tapi) Tidak di proses, Jadi disana itu (BPDO) yang diproses itu saya, kalau Mardani tidak diproses. Memang dia inner circle," lanjutnya.
Wartawan: Alasannya apa BPDO tidak memproses Mardani Ali Sera?
"Ya gak tau. Memang kan yang salah ya salah aja, kalau lagi yang dibela ya dibela aja," ujar Wakil Ketua DPR ini.
"Ya kayak kasus sekarang, Surahman Hidayat diberhentikan dari Ketua MKD. Pasti ada persoalan etika dong. Tapi (PKS/BPDO) diem aja. Artinya standarnya: Pokoknya saya mau pecat Fahri. Alasannya bisa dicari," lanjut Fahri.
"Sementara orang-orang yang saya laporkan ini ke BPDO (Mardani, Muzamil), orang ini malah dapat jabatan. Tapi orang yang memang sudah niat disingkirkan kayak saya ya gak perlu ada persoalan," urai Fahri.
"Nah itu yang berbahaya. Organisasi partai politik itu harus modern. Gak boleh begini. Harus ada argumen publik. Saya kira begitu," tutup Fahri.
[VIDEO]
"MAS pernah saya laporkan BPDO tapi tak diproses. Kalau FH, laporkan dulu, salahnya dicari nanti" @maspiyungan http://pic.twitter.com/p4MWYSaZM5— #BersamaFH (@bersamaFH) 12 September 2016