Melihat tindakan pemerintah yang memperjuangkan proyek reklamasi pulau G dengan menyingkirkan Rizal Ramli dari pos Menko Kemaritiman dan digantikan langsung Luhut Binsar Padjaitan seolah membenarkan statemen Ahok bahwa pemerintah saat ini tak lepas dari politik balas budi kepada Pengembang.
Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden
"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang," kata Ahok.
(Link: http://ift.tt/28Shhr8)
Kesaktian para pengembang terlihat saat Menko Rizal Ramli yang tegas melawan reklamasi akhirnya disingkirkan/kena reshuffle.
Kini diganti Menko Luhut yang tanpa malu malu dan secara terang benderang, Pemerintah tampil ‘membela’ secara langsung kepentingan para pengembang di proyek reklamasi utara Jakarta.
CNN Indonesia membuat berita dengan judul "Luhut Seperti Juru Bicara Pengembang Pulau G".
Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta menuai kritikan. Salah satunya dari pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf. Ia menganggap tak ada alasan bagi pemerintah untuk mengubah penghentian reklamasi pulau tersebut.
"Kenapa sih harus terburu-buru? Banyak yang belum tuntas di Pulau G, tapi Luhut bilang selesai. Kok dia (Luhut) seperti juru bicara pengembang," kata Asep saat dihubungin CNNIndonesia, Rabu M(14/9).
Pengembang Pulau G adalah PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Land.
(Link: http://ift.tt/2cw0Zps)
Apakah ini yang dinamakan politik balas budi? Pemerintah yang seharusnya pro rakyat kini telah berubah dengan jelas menjadi pro pengembang.
Rakyat kini menjadi korban, hanya dibutuhkan suaranya saat Pemilu datang.
Habis manis sepah dibuang.