Memasuki 100 hari Jokowi memimpin Indonesia. Berbagai komentar atas kinerja Presiden asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI P dilontarkan berbagai pihak tak terkecuali dari para wakil rakyat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan, ada yang patut diapresiasi dan dikritisi dalam 100 hari Presiden Jokowi menjabat. Adapun yang mesti diapresiasi, adalah komunikasi Presiden dengan masyarakat yang sudah mulai lentur. Sekat protokoler yang selama ini diagungkan sudah mulai berkurang.
Meski begitu, Taufik mengingatkan, Presiden Jokowi agar menyelaraskan kebijakannya dengan persepsi para menteri di Kabinet Kerja.
"Ada statemen yang bikin blunder. Beda-beda antar menteri," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Kemudian, sambungnya, masyarakat juga menginginkan kebijakan yang menyejahterakan bukan justru yang semakin menyengsarakan rakyat.
"Murah sandang, murah pangan," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut, berbagai permasalahan hukum muncul di era pemerintahan Jokowi. Paling terbaru, Indonesia diwarnai dengan kekisruhan antara dua institusi hukum yakni Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden, kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini masih lemah dalam menangani persoalan hukum di Indonesia. Terutama, dalam hal revisi KUHP dan KUHAP.
"Di bidang hukum, 100 hari pemerintahan Jokowi tidak bagus, persoalan hukum seperti api dalam sekam. Ini persoalan lama belum selesaikan, kalau enggak diselesaikan akan terus siapapun yang memerintah mengatasi persoalan (yang sama)," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, untuk awal sebuah pemerintahan, yang dilakukan Presiden Jokowi sudah pantas diganjar pujian. Terlebih, butuh waktu untuk mewujudkan program jangka panjang yang dijanjikannya selama ini.
Salah satu yang patut diapresiasi, lanjut Arsul, adalah kebijakan-kebijakan penting yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Terutama, tindakan tegas bagi pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
"Di KKP, Susi patut diapresiasi. Jangka panjang perlu dikembalikan kepada publik. Kalau ini kan (Menteri Susi) kebijakan menimbulkan reaksi kepada negara, gebrakan jangka pendek," tukas Arsul.
Anggota Komisi I DPR RI yang juga politikus PDIP, Pramono Anung menilai, para menteri di Kabinet Kerja harus menunjukkan apa yang menjadi karakter Jokowi sebagai Presiden.
"Kan kita lihat bahwa Presiden sudah bekerja luar biasa. Blusukan kian kemari tapi rakyat itu ingin menunggu hasil kongkrit, terutama para menteri-nya," tegasnya. [oz]