 |
Kegaduhan ini berawal dari keputusan Jokowi menunjuk KomJen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri menggantikan Jendral Sutarman yang belum habis masa bhaktinya dan diberhentikan dengan hormat. Santer terdengar, Komjen Budi diusulkan oleh Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri mengingat jasa baik BG selama menjabat sebagai ajudan Megawati.
Kabar bahwa BG diusulkan Megawati, dibenarkan oleh sejumlah elite PDI P seperti Pramono Anung yang menyatakan Komjen Budi memang punya hubungan dekat dengan, tak hanya Mega, namun justru dengan Jokowi. Usut punya usut, BG ternyata banyak berjasa bagi Jokowi dalam proses kampanye pilpres. Oleh karenanya, meski menuai kritik keras dari kalangan antikorupsi, toh Jokowi tetap mengusulkan nama jenderal bintang tiga itu ke DPR, bahkan sebagai calon tunggal Kapolri dan mengabaikan suara rakyat yang menolak penunjukan BG.
Situasi mulai memanas setelah pada Selasa siang, sejumlah petinggi Polri bertemu di sebuah tempat di kawasan Matraman, membahas kabar miring tentang penetapan status BG sebagai tersangka oleh KPK yang santer diterima media pada Senin malam. Pada sore harinya, KPK menetapkan Komjen Budi menjadi tersangka kasus rekening gendut. Penetapan tersebut mengejutkan semua pihak, mengingat Komisi III baru akan melakukan uji kelayakan pada Rabu 14 Januari 2015.
Meski arus penolakan terhadap Komjen Budi semakin kencang, Komisi III DPR yang dipimpin Aziz Syamsuddin justru mempercepat fit and proper test calon Kapolri. Percepatan uji kelayakan ini ditolak Fraksi Demokrat. Sore itu juga Komisi III DPR melakukan kunjungan ke rumah BG di daerah Duren Tiga. Di hadapan anggota Komisi III DPR, BG menuding ada yang mengkhianati dirinya dan bermanuver dengan menjadikannya sebagai tersangka. Komjen Budi mengaku tak tahu menahu kasus yang didakwakan kepadanya.
Malam harinya para petinggi KIH menggelar rapat di sebuah rumah makan di Menteng. Konon hasil rapat yang diikuti Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, dan para petinggi KIH ini adalah sebuah kesepakatan untuk tetap mendorong Jokowi melantik BG sebagai Kapolri.
Keesokan harinya, Rabu, 14 Januari 2015, seperti telah dapat diduga, Komisi III, melalui fit and proper test, sengaja meloloskan BG sebagai Kapolri dan mengembalikan bola panas tersebut ke istana dan menempatkan Jokowi pada pilihan sulit melantik calon Kapolri yang jadi tersangka KPK sesuai kehendak partai pendukung atau sebaliknya. Sementara, kondisi publik dan aktivis antikorupsi semakin tegas untuk menolak BG dan menuding DPR sebagai lembaga koruptif yang ingin mengamankan kasus.
Menyadari Jokowi berada dalam posisi sulit, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan penyelamatan presiden dan institusi Polri.
"Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri. Dengarkan suara rakyat," kicau SBY melalui twitter, Jumat, 16 Januari 2015.
Kicauan SBY ini jelas dapat dimaknai sebagai sindiran tajam kepada Jokowi, sekaligus untuk Megawati dan Paloh yang disebut-sebut sering mendominasi keputusan-keputusan Jokowi.
Menjelang keputusan Jokowi untuk menarik atau tetap menunjuk BG, Surya Paloh nampak mondar-mandir ke Istana. Pramono Anung, orang yang sangat dipercayai Megawati pun turut menemui Jokowi di Istana Negara.
Jokowi akhirnya mengambil keputusan blunder. Ia memutuskan menunda pelantikan BG sekaligus menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah pembatalan. Jokowi menegaskan akan tetap melantik BG, apapun yang terjadi. .
Penunjukan BG untuk menggantikan Sutarman yang belum berakhir masa baktinya menjadi kontroversi karena
Jokowi terkesan memaksakan pencopotan Jenderal Sutarman dari kursi Kapolri dan menggantinya dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas Kapolri.
Internal Polri semakin panas terjadi pergantian posisi strategis Kabareskrim. Komjen Suhardi Alius yang dikenal bersih digantikan Komjen Budi Waseso yang dikenal sebagai orang dekat BG.
Kamis, 22 Januari 2015 Plt Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto menggelar konferensi pers dan mengungkap kedekatan Ketua KPK Abraham Samad dengan elite PDI P yang diam-diam melakukan 6 kali. Menurut Hasto, pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan elite PDI P ini terkait penjaringan cawapres Jokowi. Hasto mengungkapkan kekesalan Abraham yang gagal jadi cawapres Jokowi dan menuding BG jadi penyebabnya. Melalui 'serangan' keras ini Hasto seolah ingin menarik benang merah penetapan tersangka BG adalah bagian dari dendam kesumat sang Ketua KPK. Tudingan Hasto dinilai sebagai serangan keras ke KPK lantaran tak didasari bukti yang kuat.
Pada saat elite PDI P menyerang KPK, Jokowi tak menampakkan reaksi, seakan menyetujui tindakan Hasto menghantam KPK.
Jumat 23 Januari 2015, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah mengantar anaknya ke sekolah. Penangkapan Bambang dinilai KPK sangat tidak etis, karena Bambang yang masih bersatus pejabat negara dan belum pernah diperiksa polisi tersebut diborgol saat dibawa ke Bareskrim.
Kabar penangkapan Bambang Widjojanto menyebar sangat cepat. Publik kemudian merapat ke gedung KPK. Sejumlah aktivis antikorupsi pun berdatangan ke Jakarta. Mereka menyuarakan penyelamatan KPK dan semua pihak menunggu pernyataan resmi Jokowi atas penangkapan pejabat negara ini.
Menjawab pertanyaan publik, Bareskrim menjelaskan penangkapan Bambang ini terkait dengan kasus Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 silam. Kasus ini ternyata baru dilaporkan oleh politikus PDI P Yusuf Sugianto Sabran pada tanggal 19 Januari 2015 lalu, hanya beberapa hari setelah BG. Muncul spekulasi adanya perintah dari partai pendukung Jokowi terkait hal ini, namun Sugianto yang pernah duduk di Komisi III DPR RI periode lalu ini menolak tudingan tersebut.
Jokowi pun memanggil pimpinan Polri, KPK, dan Kejagung di Istana Bogor, Jawa Barat. Usai pertemuan tersebut Jokowi pun menggelar konferensi pers bersama petinggi penegak hukum dan beberapa menteri di kabinetnya. Dalam konferensi pers itu Jokowi hanya mewanti-wanti agar KPK dan Polri tak ada gesekan, tak sedikitpun Jokowi menyatakan simpati atau sikap untuk menghormati KPK sebagai komisi yang perlu didukung keberadaannya.
"Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai Kepala Negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. 2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif," begitu pernyataan resmi Jokowi dari Istana Bogor.
Usai pernyataan Jokowi yang terkesan enggan bertanggungjawab itu, KPK ramai didatangi tokoh-tokoh publik pendukung KPK. Anita Wahid, Romo Benny, Zainal Muchtar, Ganjar Bondan, Denny Indrayana, Todung Mulya Lubis, Erry Riyana Hardjapamengkas, bersama mantan pimpinan KPK lain bersuara lantang mengharap ketegasan Jokowi mengambil langkah tegas pro penyelamatan KPK.
KPK pun langsung mengeluarkan 4 sikap terkait penangkapan Bambang Widjajanto. Pernyataan keras itu disampaikan Wakil Ketua Adnan Pandu Praja.
Empat pernyataan sikap KPK antara lain memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap salah seorang pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Pandu juga menjelaskan bahwa antara KPK dan Polri tak ada masalah. Keempat, KPK mengajak rakyat untuk bersatu melawan korupsi dan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemeberantasan korupsi.
Sikap keras Pandu cukup beralasan. Sebelumnya, Pandu Praja sempat melobi ke Bareskrim Polri, namun demikian lobi yang mestinya menyepakati pembebasan Bambang Widjojanto sebelum para pimpinan KPK menghadap Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB. Namun hal tersebut tak dipenuhi Polri.
Bambang Widjajanto kini terpaksa berurusan dengan penyidik Polri dan kemungkinan akan mengundurkan diri. Siapa kira-kira target Istana sesudah penangkapan Bambang Widjajanto? Hanya Jokowi yang tahu. (fs)
Internal Polri semakin panas terjadi pergantian posisi strategis Kabareskrim. Komjen Suhardi Alius yang dikenal bersih digantikan Komjen Budi Waseso yang dikenal sebagai orang dekat BG.
Kamis, 22 Januari 2015 Plt Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto menggelar konferensi pers dan mengungkap kedekatan Ketua KPK Abraham Samad dengan elite PDI P yang diam-diam melakukan 6 kali. Menurut Hasto, pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan elite PDI P ini terkait penjaringan cawapres Jokowi. Hasto mengungkapkan kekesalan Abraham yang gagal jadi cawapres Jokowi dan menuding BG jadi penyebabnya. Melalui 'serangan' keras ini Hasto seolah ingin menarik benang merah penetapan tersangka BG adalah bagian dari dendam kesumat sang Ketua KPK. Tudingan Hasto dinilai sebagai serangan keras ke KPK lantaran tak didasari bukti yang kuat.
Pada saat elite PDI P menyerang KPK, Jokowi tak menampakkan reaksi, seakan menyetujui tindakan Hasto menghantam KPK.
Jumat 23 Januari 2015, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah mengantar anaknya ke sekolah. Penangkapan Bambang dinilai KPK sangat tidak etis, karena Bambang yang masih bersatus pejabat negara dan belum pernah diperiksa polisi tersebut diborgol saat dibawa ke Bareskrim.
Kabar penangkapan Bambang Widjojanto menyebar sangat cepat. Publik kemudian merapat ke gedung KPK. Sejumlah aktivis antikorupsi pun berdatangan ke Jakarta. Mereka menyuarakan penyelamatan KPK dan semua pihak menunggu pernyataan resmi Jokowi atas penangkapan pejabat negara ini.
Menjawab pertanyaan publik, Bareskrim menjelaskan penangkapan Bambang ini terkait dengan kasus Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 silam. Kasus ini ternyata baru dilaporkan oleh politikus PDI P Yusuf Sugianto Sabran pada tanggal 19 Januari 2015 lalu, hanya beberapa hari setelah BG. Muncul spekulasi adanya perintah dari partai pendukung Jokowi terkait hal ini, namun Sugianto yang pernah duduk di Komisi III DPR RI periode lalu ini menolak tudingan tersebut.
Jokowi pun memanggil pimpinan Polri, KPK, dan Kejagung di Istana Bogor, Jawa Barat. Usai pertemuan tersebut Jokowi pun menggelar konferensi pers bersama petinggi penegak hukum dan beberapa menteri di kabinetnya. Dalam konferensi pers itu Jokowi hanya mewanti-wanti agar KPK dan Polri tak ada gesekan, tak sedikitpun Jokowi menyatakan simpati atau sikap untuk menghormati KPK sebagai komisi yang perlu didukung keberadaannya.
"Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai Kepala Negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. 2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif," begitu pernyataan resmi Jokowi dari Istana Bogor.
Usai pernyataan Jokowi yang terkesan enggan bertanggungjawab itu, KPK ramai didatangi tokoh-tokoh publik pendukung KPK. Anita Wahid, Romo Benny, Zainal Muchtar, Ganjar Bondan, Denny Indrayana, Todung Mulya Lubis, Erry Riyana Hardjapamengkas, bersama mantan pimpinan KPK lain bersuara lantang mengharap ketegasan Jokowi mengambil langkah tegas pro penyelamatan KPK.
KPK pun langsung mengeluarkan 4 sikap terkait penangkapan Bambang Widjajanto. Pernyataan keras itu disampaikan Wakil Ketua Adnan Pandu Praja.
Empat pernyataan sikap KPK antara lain memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap salah seorang pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Pandu juga menjelaskan bahwa antara KPK dan Polri tak ada masalah. Keempat, KPK mengajak rakyat untuk bersatu melawan korupsi dan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemeberantasan korupsi.
Sikap keras Pandu cukup beralasan. Sebelumnya, Pandu Praja sempat melobi ke Bareskrim Polri, namun demikian lobi yang mestinya menyepakati pembebasan Bambang Widjojanto sebelum para pimpinan KPK menghadap Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB. Namun hal tersebut tak dipenuhi Polri.
Bambang Widjajanto kini terpaksa berurusan dengan penyidik Polri dan kemungkinan akan mengundurkan diri. Siapa kira-kira target Istana sesudah penangkapan Bambang Widjajanto? Hanya Jokowi yang tahu. (fs)
