Ketua KPK Abraham Samad semalam Jumat, 23 Januari 2015, terlihat panik setelah mendapat kabar bahwa akan ada upaya penggeledahan kantor KPK oleh pihak Bareskrim Polri. Samad pun bergegas menelpon Panglima TNI Jendral Moeldoko untuk meminta bantuan dan perlindungan TNI.
Samad yang gusar berjalan mondar mandir seraya menelpon. Jelang tengah malam, Samad terlihat sedikit lega. Rupanya, ada janji dari pihak TNI untuk melindungi gedung KPK.
Benarkah TNI menjadi backing KPK?
Keberadaan pasukan TNI yang telah disiagakan sejak semalam di seputaran Gedung KPK, pasca Abraham Samad menelpon Jendral Moeldoko, memang ditujukan untuk menghindari gesekan dengan Polri menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim, bukan sebagai backing atau pendukung KPK dalam konflik dengan Polri.
"Tidak benar itu. Nggak ada beking-bekingan, nggak diminta pun TNI akan di sana, akan datang. TNI bekingi Negara, bekingi Pemerintah. Itu yang benar," ujar Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya, Sabtu, 24 Januari 2015.
Fuad pun mengatakan, langkah yang dilakukan TNI tersebut atas dasar arahan dari Joko Widodo untuk menghindari gesekan antara KPK dengan Polri. Ia juga menegaskan bahwa penjagaan itu dilakukan TNI bukan untuk mengamankan KPK, namun untuk mengamankan negara.
"Bukan untuk mengamankan KPK tapi untuk menjalan perintah presiden jangan sampai ada gesekan KPK dengan Polri, kita tidak ingin negara jadi tidak aman. Itu kewajiban TNI untuk mengamankan negara," jelas Fuad.
Fuad pun menyatakan jajarannya netral dan tak berpihak. Oleh karena itu, TNI hanya berjaga di luar gedung KPK. TNI, imbuh Fuad, berkonsolidasi dengan kedua belah pihak, Polri dan KPK agar bisa menahan diri dan menjauhkan tindakan yang bisa menimbulkan gesekan.
"Kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Polri, supaya menghindari gesekan. Dengan KPK juga. Supaya bisa sama-sama profesional, Insya Allah semua baik-baik saja," Fuad menuturkan.
TNI sendiri menurunkan pasukan gabungan dalam upaya pencegahan gesekan ini. Mulai dari AD seperti Kopassus, AL, dan AU. Personel TNI turut ambil bagian karena perseteruan ini melibatkan oknum Polisi.
"Semuanya, Kopassus kan itu dari AD. Personel dari AL, AU, semua kita libatkan. Kita hindari gesekan, untuk mengamankan negara. Polri kan juga kolega kita. Kalau butuh bantuan kan kita juga kerahkan pasukan," ungkap Fuad.
"Kalau (masalah) antara sipil dengan sipil kan polisi yang urus. Tapi ini kan ada polisinya, makanya kita dimintai bantuan supaya tidak terjadi gesekan," sambungnya.
Fuad juga mengiyakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad sempat menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait hal ini.
"Iya, melaporkan perkembangan situasi. Kan beliau (Samad) kemarin dipanggil Presiden ya dan diminta supaya jangan ada gesekan. Panglima mendengar petunjuk Presiden," pungkas Fuad.
Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan lembaganya mendapat perlindungan dari satuan khusus.
"KPK di-back up oleh tim pengaman yang jumlahnya cukup banyak, dan itu bukan dari Polri," katanya, Jumat malam, 23 Januari 2015. (fs)