Konflik KPK dan Polri sepertinya masih akan sangat panjang mengingat hari ini, Sabtu, 24 Januari 2015, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri berdasarkan laporan PT Daisy Timber, sebuah perusahan pemegang HPH di Berau, Kalimantan Timur.
"Kami sedang dalam perjalanan ke Mabes Polri. Saya mewakili pemilik saham yang dirampas," ujar Mukhlis Ramlan, kuasa hukum PT Daisy Timber hari ini, Sabtu, 24 Januari 2015.
Mukhlis menjelaskan, kasus ini terjadi pada 2006 lalu, saat Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam menjadi kuasa hukum perusahaan. Saat itu saham perusahaan 40 persennya telah diserahkan ke pihak koperasi pesantren
Al Banjari dan perusahaan daerah (BUMD) serta sebagian masyarakat. 60 persen dikuasai oleh keluarga pemilik PT Daisy Timber.
"Namun pada 2006, Adnan bersama Indra merekayasa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat akta notaris palsu yang merampas saham milik warga dan pesantren," katanya.
"Apa dasarnya mereka melakukan perampasan saham itu, sementara bagi hasil melalui saham itu selama ini dinikmati warga dan santri untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Mukhlis.
Mukhlis menjelaskan, PT Daisy Timber didirikan sejak tahun 1970 dengan menguasai 36.000 hektare hak pengelolaan hutan (HPH) di Berau, Kalimantan Timur. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres dan Polda Kaltim sejak 2007 dan 2009 namun tidak ada tindak lanjut.
"Kami minta Mabes Polri segera menangkap Adnan dan polisi di daerah yang terlibat karena membiarkan kasus ini. Kita minta saham dikembalikan, kita minta Mabes Polri fair," imbuh Mukhlis.
"Ini tidak ada kaitan dengan kasus BW dan BG," pungkas Mukhlis.
Meski berkali-kali ditegaskan bahwa kasus terhadap Pandu tak terkait BG dan BW, namun publik terus mencatat bahwa serangan terhadap Komisioner-Komisioner KPK adalah bukti bahwa mereka tidak sebersih yang dicitrakan selama ini. Setelah Abraham Samad dan elite PDI P, BW dan kader PDI P, Pandu dan PT Daisy Timber, berikutnya siapa lagi?
"Namun pada 2006, Adnan bersama Indra merekayasa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat akta notaris palsu yang merampas saham milik warga dan pesantren," katanya.
"Apa dasarnya mereka melakukan perampasan saham itu, sementara bagi hasil melalui saham itu selama ini dinikmati warga dan santri untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Mukhlis.
Mukhlis menjelaskan, PT Daisy Timber didirikan sejak tahun 1970 dengan menguasai 36.000 hektare hak pengelolaan hutan (HPH) di Berau, Kalimantan Timur. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres dan Polda Kaltim sejak 2007 dan 2009 namun tidak ada tindak lanjut.
"Kami minta Mabes Polri segera menangkap Adnan dan polisi di daerah yang terlibat karena membiarkan kasus ini. Kita minta saham dikembalikan, kita minta Mabes Polri fair," imbuh Mukhlis.
"Ini tidak ada kaitan dengan kasus BW dan BG," pungkas Mukhlis.
Meski berkali-kali ditegaskan bahwa kasus terhadap Pandu tak terkait BG dan BW, namun publik terus mencatat bahwa serangan terhadap Komisioner-Komisioner KPK adalah bukti bahwa mereka tidak sebersih yang dicitrakan selama ini. Setelah Abraham Samad dan elite PDI P, BW dan kader PDI P, Pandu dan PT Daisy Timber, berikutnya siapa lagi?
Related Posts :
Daily Mail: Sebuah Dokumen Rahasia Sebut ISIS Bentukan Israel- Ajaib, Rumah yang biasa Dipakai Pengajian di Kampung Pulo Ini Tak Bisa Dirobohkan
- TOL LAUT Turki yang Hubungkan ASIA-EROPA Resmi Beroperasi
- Said Aqil: NU Jaga Jarak dengan Partai Politik
- Disebut Sejarawan Goblok, JJ Rizal Siap Debat Lawan Ahok