Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang DPRD DKI Jakarta untuk menginterpelasinya. Menanggapi tantangan Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, Ahok terlalu banyak bicara.
Taufik mengatakan, bukan keputusan Ahok apakah dewan akan menggunakan hak mereka untuk menginterpelasi. Menurutnya, sikap mantan Bupati Belitung Timur itu tidak etis untuk mengkritik dewan menggunakan hak angket dibandingkan hak interpelasi.
"Yang menarik statementnya gubernur kenapa angket kok gak interpelasi. Hak itu hak kami mau pakai apa? Mau pakai angket hak interpelasi itu hak kami. Kebiasaan Ahok suka ngatur orang," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/2).
Politikus Gerindra ini juga mempertanyakan tuduhan Ahok mengenai adanya oknum yang mencoba memasukkan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015. Padahal dewan sudah membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat penyusunan APBD.
"Jadi sekarang ini (hak angket), ini dewan secara resmi bukan individu, bukan oknum. Tanya saja," tegasnya.
Selain itu, Taufik juga mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengembalikan APBD DKI Jakarta 2015. Sebab draf yang dikirimkan tidak mendapatkan persetujuan dari lima pimpinan dewan.
"Alhamdulillah Tuhan menggerakkan Kemendagri, yang penting (APBD DKI Jakarta 2015) dibalikin oleh Kemendagri entah apapun alasannya," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok menantang agar dewan melaksanakan niat mereka untuk menginterpelasikan dirinya. Sebab dirinya yakin dengan memegang teguh electronic budgeting (E-budgeting). "Saya lebih baik tersingkir dari Gubernur daripada ditipu terus. Saya tantang DPRD kok nggak jadi interpelasi saya, impeachment saya," tegasnya. [merdeka]