[portalpiyungan.com] Alasan Ahok menolak mematuhi pasal dalam UU Pilkada, yang mewajibkan cuti calon petahana ketika masa kampanye, dinilai terlalu mengada-ada.
Pada 2012 silam ia mengeritik calon incumbent di Pilkada Jakarta yang menolak cuti saat kampanye. Kini sebaliknya. Ahok mengklaim alasannya menolak cuti karena ingin tetap bekerja mengantisipasi banjir setelah sebelumnya mengaku ingin mengawal pembahasan APBD di DPRD.
Sikap Ahok itu dinilai sudah kelewatan oleh Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heriandi Lim. Menurut dia, alasan Ahok menolak cuti karena ingin mengawal program-program prioritas DKI tidak bisa diterima mengingat sistem birokrasi pemerintahan provinsi Jakarta sudah terbangun rapi.
"Dia tidak mau cuti karena alasan menjaga subtansi pencegahan penyelewengan kekuasaan. Artinya dia menjalankan pemerintahan Jakarta seperti menjalankan perusahan keluarga," kata Heriandi, Rabu malam 31 Agustus 2016.
Alasan Ahok menolak cuti saat masa kampanye sekaligus mencerminkan bahwa Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinannya tidak membangun sistem kontrol mandiri.
"Ahok membuat semua roda organisasi berpusat padanya. Sampai setiap hari warga mengadu langsung ke dirinya. Masyarakat dibuat Ahok tidak lagi percaya sistem pengorganisasian Pemprov DKI," sindir Heriandi.
Hal ini diperparah oleh spin Teman Ahok yang beberapa waktu lalu menyebarkan meme yang kontroversial. Meme tersebut mengilustrasikan Ahok yang duduk di depan dua brankas besar. Digambarkan Ahok berkomentar, "Aman nggak ya kalo ditinggal cuti?" Pernyataan Ahok tersebut dijawab oleh dua maling yang nampak mengincar brankas Ahok.
Meme tersebut merupakan bentuk penggiringan opini bahwa jika Ahok cuti akan ada banyak maling atau begal yang mengincar keuangan Jakarta.
Seorang netizen menanggapi meme tersebut.
"Ilustrasi Teman Ahok ini bisa jadi ketakutan Ahok jika cuti dokumen-dokumennya bisa berubah. Bukan lagi pro Podomoro," tulis @baztaq via twitter.
Pendapat ini bisa jadi benar. Ahok enggan cuti karena bisa saja pada saat ia cuti, terbongkar dokumen-dokumen yang menunjukkan kebobrokan kinerjanya.