"Penolakan Komisioner KPK Basaria Untuk Audit Forensik Kasus Penyidikan Ahok" by @AndiArief_AA


by @AndiArief_AA
(Mantan Staf Khusus Presiden SBY)

1. Komisioner KPK Basaria Panjaitan: Kasus RS Sumber Waras Belum Ada Unsur Korupsi goo.gl/fb/qinJWy

2. Basaria Panjaitan, Basaria Panjaitan, basah basah mandi madu.

3. Polisi lalu lintas masuk jadi komisioner KPK.

4. Penyidik KPK sudah manikkan kasus Sumber Waras dari penyelidikan ke penyidikan, Veronika (istri Ahok -red) dan Ahok TSK, mudah2an tidak ada surat yang bocor.

5. Basaria komisioner pasang badan atas sebuah kasus. Di dalam tahap penyelidikanpun harusnya dilarang, apalagi penyidikan. Ini pertama kali.

6. Komisioner KPK selama ini bukan menilai, tetapi menerima bahan "matang" penyidik dari penyelidikan ke penyidikan. Itulah keunggulan KPK.

7. Komisioner KPK Basaria sudah memulai tradisi baru pasang badan atas sebuah kasus.

8. Bahaya baru pemberantasan korupsi melalui KPK, independensi penyelidikan dan penyidikan dipangkas olek Komisioner. Inilah politik masuk KPK.

9. Penyidik KPK meminta audit forensik tetapi Basaria Panjaitan menolak permintaan itu. Ini gak boleh dibiarkan, melindungi koruptor.

10. Basaria Panjaitan tahu persis audit forensik akan membuka tabir jelas bagaimana perampokan Sumber Waras terjadi. Kita dukung penyidik KPK

11. Sumber Waras sudah dinaikkan penyidikan ada kerugian negara dan pelanggaran hukum dan aturan. Audit forensik diminta penyidik menguatkan.

12. Basaria menolak audit forensik, karena di situlah air mengalir sampai jauh.

13. Uang hampir 800 M terlalu gampang diaudit memperkuat keterlibatan veronika dan ahok. Audit forensik. Bukankah uang ditransfer malam hari?

14. BPK menemukan fakta uang Sumber Waras ditransf Ahok malam hari tanggal 30 Desember 2014 melalui kas kecil. Malam hari banyak hantu.

15. Kartini Muljadi (Ketua Yayasan Kesehatan RS Sumber Waras) banyak jasa pada polisi, tapi Basaria yang polisi tugasnya berantas korupsi, bukan bernyanyi ibu kita kartini.

[Baca: Menarik Benang Merah Antara AHOK, Veronika Tan dan Kartini Muljadi di Sumber Waras]

16. Bagaimana mungkin KPK tidak segera menangkap pemilik kewenangan (Gubernur) menjadi negosiator langsung (dalam pembelian lahan RS Sumber waras -red) atas terjadinya kerugian negara ratusan Milyar?

17. Kenapa ada Perpres pengadaan lahan yang melibatkan banyak fihak? (Hal ini) untuk mencegah bupati/gubernur menjadi negosiator langsung pembelian lahan.

18. Sekali lagi, Perpres pengadaan lahan lahir agar gubernur/bupati dan pemilik kewenangan tidak melakukan negosiasi langsung dg pemilik tanah.

19. Uang negara, Uang APBD DKI, tanpa dianggarkan dalam APBDP 2014 dirampok oleh pembicaraan Ahok dan Ibu kita Kartini mewakili sumber waras.

20. Saya tidak membenci Ahok, tapi kita wajib membenci koruptor.

21. Saya menyampaikan informasi di ruang publik, pasti hati-hati. Saya mudah2an jauh dari fitnah,

*Sumber: dari twitter @AndiArief_AA, Selasa (1/3/2016)