Keberanian Joko Widodo (Jokowi) ditantang melalui kebijakannya untuk mengganti menteri yang dianggap tidak berprestasi. Salah satunya dalam pengelolaan di BUMN.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, untuk menjadikan BUMN sebagai program pembangunan nasional tidak cukup hanya menempatkan orang-orang bersih di sana. Menurutnya, percuma orang bersih hanya ditugaskan sebagai komisaris, tanpa bisa mengatur sepenuhnya.
"Jadi menurut saya reshuffle kurang afdal tanpa mengikutkan Menteri BUMN," ujar Adie dalam acara diskusi bertajuk, Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Mei 2016.
Sebelumnya pengamat politik, Emrus Sihombing menilai praktik pengelolaan BUMN tidak berjalan efektif. Akibatnya, program nawa cita Joko Widodo (Jokowi) melalui BUMN sulit terwujud.
"Maka Joko Widodo harus menempatkan nawa cita, trisaksti ya menteri BUMN yang harus bisa menjalankan ini. Bisa saja menteri ini (Rini Soemarno) dievaluasi secara holistik," ucap Emrus.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, untuk menjadikan BUMN sebagai program pembangunan nasional tidak cukup hanya menempatkan orang-orang bersih di sana. Menurutnya, percuma orang bersih hanya ditugaskan sebagai komisaris, tanpa bisa mengatur sepenuhnya.
"Jadi menurut saya reshuffle kurang afdal tanpa mengikutkan Menteri BUMN," ujar Adie dalam acara diskusi bertajuk, Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Mei 2016.
Sebelumnya pengamat politik, Emrus Sihombing menilai praktik pengelolaan BUMN tidak berjalan efektif. Akibatnya, program nawa cita Joko Widodo (Jokowi) melalui BUMN sulit terwujud.
"Maka Joko Widodo harus menempatkan nawa cita, trisaksti ya menteri BUMN yang harus bisa menjalankan ini. Bisa saja menteri ini (Rini Soemarno) dievaluasi secara holistik," ucap Emrus.