Abraham Samad Diduga Main Mata Dengan PDI P, Man On The Street Datangi KPK

Dalam tulisannya di Kompasiana pada 17 Januari lalu, yang bertajuk “Rumah Kaca Abraham Samad”, seseorang yang menuliskan namanya sebagai Sawito Kartowibowo mengungkapkan, ada enam pertemuan yang dilakukan Abraham Samad dengan pihak PDI P. Pertemuan-pertemuan tersebut, katanya,  mengindikasikan Samad bukan lagi seorang penyidik yang bebas kepentingan politik, tapi ia seperti politisi biasa yang memanfaatkan peluang, baik kesempatan maupun posisi.

Dalam beberapa pertemuan itu juga, tambahnya lagi, Samad memakai masker dan topi. Samad menemui petinggi PDI P dan menawarkan dirinya untuk mendampingi

Jokowi. Karena dalam pertemuan itu Samad masih dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kapasitasnya itulah Samad melakukan transaksi politik, tulis Sawito.

Karena tulisan Sawito itu, sejumlah aktivis gerakan yang dimotori seorang dosen Universitas Indonesia, Chaudry Sitompul, yang menamakan sebagai Man on the Street, pada Rabu, 21 Januari 2015 mendatangi Gedung KPK. Mereka mendatangi Unit Pengaduan Masyarakat KPK untuk menyampaikan pertanyaan untuk hal-hal yang diungkap Sawito dalam tulisannya tersebut.

“Kami tidak bisa menutup mata terhadap informasi itu. Karena, jika itu benar, ini merupakan ancaman yang bisa menjadikan KPK sebagai alat melakukan transaksi politik,” ujar Chaudry di Gedung KPK.

Ia mengaku tidak memiliki data atau bukti yang mengarah kepada pembenaran dari tulisan tersebut. Toh, Chaudry tetap menghendaki klarifikasi dari KPK. Jika KPK telah memberikan klarifikasi, tambahnya, petinggi PDIP juga diberi kesempatan untuk mengklarifikasi lebih lanjut.

“Lebih bagus lagi jika kedua belah pihak dipertemukan untuk saling memberikan argumen,” katanya.

Man on the Street menilai persoalan itu penting karena tak ingin kabar yang berembus menjadi simpang siur. Mereka berharap apa yang ditulis Sawito itu ditindaklanjuti secara transparan dan terbuka sebagaimana yang biasa dilakukan KPK selama ini.

“Kami meminta secepat mungkin harus diselesaikan agar tidak berkembang menjadi komoditas politik lagi,” tutur Chaudry. [pn]

Tweet