Presiden Joko Widodo mengundang tiga puluh selebriti media sosial Twitter ke Istana Negara pada Selasa (2/2) siang.
Pertemuan tersebut konon membahas persoalan yang sedang aktif dibicarakan di media sosial.
Dan usai pertemuan, salah satu 'hasil' pertemuan tersebut adalah "Jokowi Bersikeras Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung".
KOMPAS:
Kepada "Selebtweet", Jokowi Bersikeras Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
http://ift.tt/1VNJG08
Beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengundang para FB-kers pendukungnya ke istana.
Publik jadi bertanya-tanya....
Apakah Pak Jokowi mengundang FB-kers dan seleb TWITTER-ers makan-makan di Istana itu, [salah satunya] adalah dalam rangka "mengamankan" program-progam pemerintah melalui dunia maya melalui para buzzer di media sosial?
Sudah jamak diketahui, posisi Jokowi di partai (PDIP) bukanlah tokoh kunci tapi hanya 'petugas partai' yang tak punya kuasa menyetir atau mengendalikan.
Dan sudah jamak diketahui, bahwa beberapa kali antara Jokowi dan partai (PDIP) tak sejalan dalam kebijakan. Salah satunya dalam kebijakan Kerete Cepat dimana Ketum PDIP Megawati tak setuju. (Kompas)
Maka, posisi 'lemah' Jokowi di partai itu hendak 'dilawan' dengan dukungan para buzzer sosial media, dan memang selama ini itulah 'kekuatan' Jokowi (satu-satunya). Dan contoh terbaru adalah proyek Kereta Cepat yang sedang 'sekarat' karena banyaknya penolakan, dan untuk itulah Jokowi butuh suara para pendukungnya, bukan dari partai (KIH) tapi dari buzzer sosial media.
Para buzzer 'relawan' Jokowi sebetulnya juga sudah jengah dengan PDIP yang dinilainya malah menjadi 'penghambat' Jokowi. Para buzzer ini sudah mewacanakan Jokowi membentuk partai sendiri. Bahkan mereka sudah adain survei membentuk partainya Jokowi.
Dukungan para buzzer sosial media juga bukan 'gratis', para tokoh buzzer sosial media pendukung Jokowi sudah diberi 'jatah' kursi jabatan di beberapa BUMN.
Tokoh buzzer penggerak JASMEV Kartika Rini Djoemadi dapat jatah Komisaris PT Danareksa (Persero) per tanggal 27 Oktober 2015.
Fadjroel Rahman dapat jatah Komisaris Utama PT Adhi Karya.
Pemred The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, dapat jatah Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
Boni Hargens dijatah Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Dan tambahkan daftar bagi-bagi jatah yang lain....
Simbiosis Mutualisme...
Atau kata netizen @Bemz_Q "Yang satu butuh masukan, yang satunya lagi butuh pemasukan. Klop lah... :))"