Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyarankan PKS untuk terbuka terkait isu pecopotan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Hal ini menurut dia penting agar PKS tidak dituding melakukan tindakan semena-mena terhadap kadernya sendiri dan sekadar ingin bersih-bersih dari orang-orang sisa rezim lama.
"Menurut saya, PKS harus bisa lebih terbuka mengenai isu pergantian Fahri Hamzah. Kalau memang dikatakan Fahri melanggar aturan, aturan mana yang dia langgar? Apakah UU, AD/ART partai atau aturan yang mana? Ini penting agar PKS tidak dituduh melakukan tindakan semena-mena terhadap Fahri," ujar Siti di Jakarta, Senin (1/2/2016).
PKS menurutnya juga harus terbuka, jika Fahri dianggap terlalu kontroversial dan kerap menimbulkan kegaduhan. PKS tambah Siti harus bisa menjelaskan secara jujur bahwa memang kegaduhan yang kerap dibuat oleh Fahri itu merugikan PKS sehingga tidak ada jalan lain kecuali mencopot sang pembuat gaduh dari jabatannya.
"Kalau memang alasan pencopotan Fahri karena dianggap kerap melakukan kegaduhan dan merugikan partai, sehingga misalnya membuat suara PKS menurun, itu harus diungkapkan. Alasan ini tentunya akan bermasalah, jika kemudian terbukti justru kegaduhan-kegaduhan yang dibuat Fahri ternyata malah menguntungkan PKS dan membuat suara PKS naik," tambahnya.
Dalam pemilu legislatif 2014 lalu, justru Fahri Hamzah memperoleh suara tertinggi diantara 40 anggota DPR dari PKS. Fahri Hamzah yang maju dari Dapil NTB memperoleh 125.083 suara. Peroleh suara terbesar kedua adalah Hidayat Nur Wahid 119.267 suara (Dapil DKI Jakarta II), dan urutan ketiga Muhammad Yudi Kotouky 102.536 suara (Dapil Papua). (Baca: Inilah 40 Anggota DPR RI dari PKS)
Menurut Siti, boleh saja rezim yang berkuasa di PKS saat ini memiliki kebijakan untuk mengganti kader-kader yang dekat dengan rezim penguasa terdahulu, namun menurutnya hal itu tetap harus dengan cara yang baik. Dirinya melihat wajar saja jika kini Fahri menolak untuk diganti kalau alasan yang dikenakan karena dianggap melanggar aturan dan etika.
"Kalau alasannya karena dari hasil evaluasi, Fahri dianggap memiliki kinerja yang buruk, tentunya wajar jika Fahri menanyakan dan menantang PKS untuk menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Adalah sangat manusiawi, ketika orang disalahkan, dia akan bertanya apa kesalahannya. Mengelola partai tidak bisa bermain politik an sich. Elite PKS yang menginginkan Fahri lengser harus bisa menempatkan diri pada posisi Fahri. Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, saya terima tidak? Ini penting, agar elite tidak menjadi ignoran. Pencopotan harus dilakukan dengan tetap menjaga sikap saling menghormati," tegasnya.
Sumber: pikiran-rakyat.com