“Indonesia kebanyakan makan duit dari Cina, itu sebabnya pemerintah Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia tidak mengajukan protes atas aksi pemerintah komunis Cina yang melarang muslim Uighur menjalankan kewajiban berpuasa selama Ramadhan," ungkap pengamat politik dan kebijakan publik dari Zoon Politikon, Fahmi Andriansyah, Jumat (19/6), lansir Pribuminews.
Fahmi menambahkan, sudah banyak lembaga pembela hak asasi internasional yang memprotes Cina terkait larangan itu. Namun, di Indonesia baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengimbau pemerintah Cina untuk memperkenankan muslim Uighur berpuasa selama Romadon.
Menurut Fahmi, wajar jika Indonesia memprotes tindakan pemerintah Cina itu. Alasan utamanya, ya, itu tadi: Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Selain itu, tambah Fahmi, banyak warga Cina bermukim di Indonesia, yang kemungkinan besar bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah komunis Cina untuk mencabut larangan berpuasa itu bila pemerintah Indonesia memprotes.
“Apalagi, dua partai pendukung pemerintah Jokowi, PDIP dan Nasdem, punya hubungan yang sangat dekat dengan Partai Komunis Cina, partai satu-satunya di negara itu. Kader-kader PDIP dan Nasdem kan banyak dikirim ke Partai Komunis Cina untuk kursus politik, jadi mestinya mereka bisa melobi petinggi-petinggi Partai Komunis Cina, yang tentunya juga petinggi-petinggi pemerintahannya. Kalau tidak bisa, lalu apa gunanya jalinan persahabatan mereka dengan Partai Komunis Cina selama ini?” ujar Fahmi.
Seperti diberitakan banyak media internasional, pemerintah bagian di Distrik Xinjiang mengeluarkan larangan terhadap anggota partai Islam, pegawai negeri, pelajar, dan guru yang beragama Islam dari etnis Uighur untuk berpuasa selama bulan suci Romadon. Muslim Uighur merupakan penduduk minoritas berbahasa Turki yang menempati wilayah Xinjiang barat laut. Diperkirakan mereka berjumlah delapan juta jiwa.