Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkannya untuk mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 dan lanjutannya.
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/04).
Sebelumnya, di Kantor Kemenko Polhukam, Luhut menegaskan pemerintah “baru bisa meminta maaf” kepada korban peristiwa 1965, “jika ditemukan mass grave atau kuburan massalnya”.
Link: http://ift.tt/1Nsdm3U
Publik pun bertanya ada apa dengan kebijakan Pak Jokowi ini.
"Untuk apa, Pak Jokowi? Untuk jadi dasar Negara meminta maaf? Aji mumpung Bapak yang sedang jadi presiden?" tanya Canny Watae.
Aktivis sosial media ini lebih lanjut menyatakan:
"Gerakan anti-PKI itu gerakan ideologis, Pak... Kalau Gerakan PKI berhasil, yang jadi korban adalah rakyat yang tidak berpihak pada PKI. Karena Gerakan anti-PKI yang berhasil, maka yang jadi korban adalah pengikut PKI."
"Itu pertarungan ideologis, Pak. Karena itu pula Negara ini ada dalam bentuknya yang seperti sekarang ini. Rakyat Negara ini tak perlu menjalani kehidupan seperti rakyat Jerman Timur yang hidupnya diintai tiap hari oleh pemerintahnya sendiri. Tak perlu hidup merana bagai rakyat Kuba. Tak perlu hidup dengan kebebasan terpasung seperti di China. Tak perlu hidup dengan wajib memuja pemimpinnya seperti yang harus dijalani rakyat Korea Utara."
"Pak Jokowi... Bapak mau apa?"