Inilah Alasan Jokowi Tidak Mereshuffle Puan Maharani



[portalpiyungan.com] Menteri Koordinatro Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang juga merupakan puteri kandung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP masih berada dalam posisi aman pasca kocok ulang menteri-menteri yang dilakukan Jokowi hari ini, Rabu, 27 Juli 2016, bertepatan dengan peringatan Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli).

Bagi beberapa kalangan, tetap bercokolnya Puan Maharani sebagai Menko PMK menimbulkan tanya tanya tersendiri. Meski publik menilai kinerja kementerian Puan terbilang yang terburuk, namun sudah dua kali ini, Puan tetap berada di posisi semula, tak tergeser apalagi terjungkal.

Meski publik mengecam kinerja Puan yang telah menghabiskan dana besar untuk proyek revolusi mental yang hingga kini belum terdengar hasilnya, namun Jokowi masih mempertahankan perempuan cantik ini dalam posisinya sebagai Menko yang membawahi beberapa kementerian.

Yasonna Laoly, salah seorang kader PDI P yang juga menjabat MenkumHAM di era Jokowi mengatakan bahwa tidak mungkin Puan dipertahankan bila kinerjanya buruk.Setidaknya, ungkap Yasonna, Puan memiliki kemampuan berkomunikasi dan mengkoordinir berbagai elemen kementerian yang berada di bawah kendalinya.

Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pernah memaparkan, 31,8 % responden menilai Puan Maharani berkinerja buruk. Namun, sama seperti pendapat publik lainnya mengenai Puan, laporan LKP tersebut pun dianggap angin lalu oleh Jokowi.

Sebagai menteri yang mengkoordinir 8 kementerian lain, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Puan bahkan bisa dikategorikan gagal.

Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat tajam. Kasus vaksin palsu yang sempat menggemparkan publik, minimnya prestasi olah raga, kacaunya kurikulum pendidikan Indonesia, menjadi cermin bahwa Puan belum bisa dikatakan sukses, meski mungkin terlalu kasar bila dikatakan gagal.

Lalu mengapa Jokowi masih mempertahankan Puan?

Jawabannya singkat. Karena Jokowi adalah seorang Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantu-pembantunya.

"Kalau ada yang mau mengganti menteri Pak Jokowi, silakan jadi Presiden dulu," tutur Yasonna Laoly.