[portalpiyungan.com] Presiden Joko Widodo merupakan The Real President (Presiden sesungguhnya). Terbukti, dalam sejumlah kebijakan Presiden Jokowi mengambil keputusan sendiri yang berhasil dikomunikasikan dengan partai politik.
Hal ini disampaikan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi dalam hasil survei Saiful Mujani Reasearh and Consulting (SMRC). Survei ini bertemakan Kinerja Pemerintah Jokowi Dalam Dua Tahun Pilpres.
Burhanuddin mencatat, tingkat kepercayaan publik Jokowi pernah mengalami titik terendah pada tiga bulan pertama setelah dilantik menjadi Presiden.
Namun kini, Jokowi berhasil melakukan recovery hingga tingkat kepuasan publik melebihi 60 persen.
"Faktanya kini, Jokowi adalah The Real President," tegas Burhan
Menanggapi hal ini, Maruarar mengapresiasi kinerja Jokowi. Dia menilai beberapa kebijakan Jokowi menunjukkan bahwa komunikasi antara lembaga-lembaga negara sudah berjalan baik.
Dia mencontohkan, pengangkatan Tito sebagai Kapolri yang disetujui semua fraksi dan direspon positif oleh publik, dan kebijakan tax amnesty yang didukung beberapa pihak.
Kebijakan ini hanya mungkin dilakukan pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi.
Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini juga cukup tinggi. Kebijakan ini pun terbukti langsung berdampak positif seperti misalnya dengan nilai tukar rupiah yang menguat dan bursa yang juga menguat.
Kebijakan ini pun diharapkan membuat cadangan devisa menguat sehingga likuiditas pun menguat. Dengan demikian bunga kredit akan turun dan hal ini bisa meningkatkan investasi. Ujung-nya bisa meningkatkan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
"12 tahun saya menjadi anggota DPR di Komisi IX, baru kali juga ada kebijakan yang membuat negara-negara tetangga yang mapan secara ekonomi pun membuat kebijakan yang menyikapi kebijakan kita. Ini wajar saja. Namun yang jelas, respons dari negara tetangga itu menunjukkan bahkan kebijakan tax amnesty ini mengutamakan kepentingan nasional," ungkap Maruarar.
"Ini juga menunjukkan kekompakan pemerintahan. Kompak antara Menteri Keuangan, juga kesiapan dari Ditjen Pajak, serta dukungan yang kuat dari BI, Bursa Efek dan OJK," ungkap Maruarar.
Berlawanan dengan pernyataan dua tokoh tadi, Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun justru menggelar peta kekuasaan nasional Indonesia. Menurut Cak Nun, penguasa Indonesia yang sesungguhnya bukan Jokowi, bukan Megawati, apalagi anak-anak Megawati.
Menurut Cak Nun,yang berkuasa dan menjadi The Real President ialah mereka yang punya mental tamu tapi menguasai modal dan memiliki keterhubungan dengan jaringan internasional. Tetapi antar mereka berlangsung pertarungan untuk saling memonopoli Indonesia.
"Siapakah mereka ini? Ini konstelasi para pemilik modal. Baik di tingkat nasional, regional maupun internasional," kata Cak Nun.
"Mereka ini kalau gak Yahudi Timur ya China Barat. Indonesia akan jadi bangsa jongos total pada tahun 2024"
Adapun elit-elit seperti Jokowi dan sebagainya hanya latar permainan mereka.
Seolah ingin bersepakat dengan pernyataan Cak Nun, netizen pun merespon singkat hasil survei LSI yang menyatakan bahwa Jokowi adalah The Real President.
Jokowi is The Real President.. "ah masaaa", tulis netizen @kakalebah.
Respon negatif publik atas survei yang dilakukan LSI memang cukup beralasan. Banyak hal sederhana yang semestinya menjadi tanggung jawab Jokowi, malah dengan mudah diabaikan oleh Jokowi. Belum lagi wacana penjungkirbalikan harga daging sapi yang akhirnya justru menjungkirbalikkan Jokowi dan menteri-menterinya, juga bisa menjadi contoh kebijakan orisinil Jokowi yang gagal.
Tax amnesty yang oleh berbagai pihak di dalam negeri dianggap akan mampu membawa dampak besar bagi perekonomian, justru membawa banyak tanda tanya. Contohnya, program tax amnesty belum dijalankan, tapi banyak lembaga keuangan sudah menjadi penampung dana repatriasi tax amnesty. Sementara, klaim bahwa kebijakan tax amnesty diapresiasi oleh negara luar negeri, menemui jalan buntu ketika Singapura menolak menyerahkan dana konglomerat yang terparkir di sana.
Jadi, klaim survei bahwa Jokowi is The Real President perlu dipertanyakan lebih lanjut keakuratannya.